SAMARINDA — Sebanyak 100 orang petani yang tergabung dalam lima kelompok tani di Samarinda kini bergantung pada pasokan air dari anak Sungai Karangmumus. Langkah ini diambil Distapangtani Samarinda setelah tanaman padi di dua kecamatan memasuki fase kritis yang menentukan keberhasilan panen.
Plt Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Distapangtani Samarinda Noke Pattipawaej mengatakan, fase 30 HST menjadi penentu. Jika kebutuhan air tidak tercukupi pada masa ini, tanaman padi berisiko mati sebelum sempat mengeluarkan bulir.
“Fase 30 HST ini sangat krusial dan membutuhkan pasokan air yang cukup agar tanaman tidak mati. Kalau sudah melewati fase ini mendekati masa panen, kebutuhan airnya tidak lagi terlalu besar,” ungkapnya Senin, 7 September 2026.
Distapangtani menyiagakan dua unit pompa berkapasitas besar di dua lokasi berbeda. Titik pertama berada di Betapus yang memiliki sekitar 40 hektare sawah, dan titik kedua di Lempake Jaya.
Selain menyelamatkan sawah, pemompaan air ini juga menyasar lahan hortikultura dan sayuran seluas 30 hektare yang ikut terdampak kondisi kering. Pengerjaan teknis serta penempatan pompa dijadwalkan segera dilakukan di lapangan.
“Kita mencoba alternatif pengairan dengan pemompaan di dua titik, yaitu Betapus dan Lempake Jaya, memanfaatkan sumber air dari anak SKM,” jelasnya.
Penanganan kekeringan tidak hanya menyasar Betapus dan Lempake Jaya. Kawasan Serayu dengan luas sawah sekitar 40 hektare juga masuk daftar prioritas, meski menghadapi tantangan berbeda karena tidak memiliki sumber air permukaan.
Untuk wilayah ini, Distapangtani menyiapkan pengiriman air menggunakan tangki yang akan mengisi embung. Namun, air tersebut tidak langsung dialirkan ke sawah sebelum melalui tahap pemeriksaan kualitas.
“Di Serayu luas lahan persawahan sekitar 40 hektare. Karena tidak ada sumber air, kita suplai pakai tangki ke embung. Tapi kualitas airnya kita tes dulu, jangan sampai kandungan logamnya berat yang justru merusak padi,” tegas Noke.
Upaya penyelamatan tanaman padi ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Distapangtani berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan kebutuhan air petani terpenuhi.
“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi dampak kemarau panjang, khususnya ancaman puso yang dapat merugikan petani di sejumlah sentra pertanian Samarinda,” pungkasnya.