SAMARINDA — Gelombang protes terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali pecah di Kota Samarinda. Sejumlah massa aksi melayangkan kritik tajam dengan menyebut jalannya pemerintahan saat ini sebagai "bencana" bagi masyarakat di Bumi Etam.
Kritik tersebut muncul menyusul dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai terjadi secara terang-terangan. Massa menganggap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah provinsi tidak lagi berlandaskan pada kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat Kaltim.
Kebijakan Pemprov Dinilai Lebih Parah dari Tragedi Nasional
Sugianto, salah satu peserta aksi asal Kabupaten Paser, menyatakan bahwa dampak dari kebijakan pemerintah saat ini sangat merusak. Ia bahkan membandingkan kondisi sosial-politik di Kaltim dengan sejumlah bencana besar yang pernah melanda Indonesia.
"Menurut kami, dampaknya bahkan lebih parah dibandingkan tsunami, tanah longsor, tragedi lapindo, hingga Covid-19. Ini akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat," tegas Sugianto di sela-sela aksi demonstrasi.
Massa menilai indikator "bencana" tersebut terlihat dari rendahnya serapan aspirasi warga dalam setiap keputusan strategis daerah. Hal ini memicu kekhawatiran kolektif akan masa depan pembangunan di Kalimantan Timur, terutama di wilayah penunjang seperti Paser.
Sorotan Nepotisme dan Lemahnya Pengawasan DPRD Kaltim
Salah satu poin krusial yang disuarakan massa adalah hubungan kekeluargaan di pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif. Gubernur Rudy Mas’ud merupakan adik kandung dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang dinilai menciptakan iklim politik tidak sehat.
Kondisi ini dianggap memperlemah fungsi kontrol parlemen terhadap pemerintah daerah. Lembaga legislatif dituding gagal menjalankan peran pengawasan karena adanya konflik kepentingan yang menghambat check and balances di tingkat provinsi.
“Atas dasar itu, kami meminta agar gubernur segera diganti demi kebaikan masyarakat Paser dan Kalimantan Timur,” imbuh Sugianto. Ia menegaskan bahwa fungsi DPRD saat ini tidak lagi merepresentasikan suara rakyat, melainkan hanya menjadi perpanjangan tangan kepentingan tertentu.
Aksi Jilid II: Mobilisasi 2.500 Massa dari Kabupaten Paser
Demonstrasi yang berlangsung di Samarinda ini merupakan aksi jilid II, melanjutkan gerakan serupa yang sebelumnya digelar pada 21 April lalu. Sebanyak 2.500 orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kaltim menempuh perjalanan jauh dari Paser untuk menuntut transparansi tata kelola pemerintahan.
Kehadiran ribuan warga ini diklaim sebagai bentuk solidaritas nyata terhadap kondisi daerah yang dianggap semakin memprihatinkan. Massa menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan desakan agar ada perubahan fundamental dalam sistem birokrasi di Kaltim.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih menyuarakan tuntutannya di depan kantor pemerintahan. Mereka berharap ada respons konkret dari pihak otoritas terkait dugaan praktik KKN dan pemulihan fungsi pengawasan legislatif yang dinilai mati suri.
