BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Banjarmasin menyabet penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan. Dalam seremoni yang berlangsung di Balikpapan tersebut, Banjarmasin dinilai sukses menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat di tingkat lokal.
Atas capaian pada kategori Pengendalian Inflasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengucurkan bantuan dana sebesar Rp 2 miliar. Dana segar ini diproyeksikan untuk memperkuat program-program intervensi pasar dan penguatan stok pangan di Banjarmasin.
Dana Insentif untuk Perkuat Daya Beli Warga
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menerima langsung piagam dan bantuan anggaran tersebut dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Yamin menyebutkan bahwa insentif ini merupakan apresiasi bagi kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah yang mampu menjaga ritme ekonomi kota tetap stabil.
“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi. Ini bukan hanya capaian pemerintah, tetapi hasil kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan masyarakat Kota Banjarmasin,” ujar Muhammad Yamin usai menerima penghargaan.
Yamin menambahkan, penggunaan dana insentif Rp 2 miliar tersebut akan difokuskan pada langkah-langkah strategis pengendalian inflasi. Fokus utamanya adalah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga agar tidak membebani daya beli masyarakat di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Bagaimana Sinergi TPID Menjaga Stabilitas Harga?
Keberhasilan Banjarmasin dalam menekan laju inflasi tidak lepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, aparat pengawasan, hingga petugas penegakan di lapangan menjadi faktor kunci dalam memantau distribusi pasokan barang.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap kuat,” tegas Yamin.
Soliditas antara instansi pemerintah dan aparat di lapangan terbukti efektif dalam mencegah penimbunan barang serta memastikan rantai pasok tidak terhambat. Pola kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi berkelanjutan bagi ekonomi Banjarmasin dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas nasional.
Apresiasi dari Kemendagri ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan fiskal dan moneter di tingkat lokal secara sinkron. Melalui dukungan anggaran terbaru, Pemkot Banjarmasin optimis program pengendalian harga akan memberikan dampak yang lebih luas dan nyata bagi warga.