SANGATTA — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang dikenal memiliki lahan peternakan luas justru masih bergantung pada pasokan daging sapi dari luar daerah. Produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan yang terus bertambah setiap tahun.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Peternakan DTPHP Kutim, drh Cut Mutia, mengatakan program prioritas untuk ternak besar saat ini adalah Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri), yang merupakan kelanjutan dari program Siwab (Sapi Indukan Wajib Bunting).
“Setiap tahun kita memiliki target inseminasi buatan. Tahun ini sekitar lima ratus lebih target IB. Kalau target tercapai 100 persen biasanya akan ditambah lagi dari provinsi maupun pusat,” ujarnya di ruang kerja, Rabu (22/5/2026).
Penyebab Populasi Anjlok: Wabah PMK, LSD, dan Jembrana
Populasi sapi di Kutim saat ini diperkirakan mencapai 15 ribu ekor yang tersebar di 18 kecamatan. Angka itu meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya yang berada di kisaran 13-14 ribu ekor, namun belum mampu mengembalikan populasi seperti sebelum pandemi 2020-2022 yang sempat menembus 24 ribu ekor.
“Kalau sudah ada wabah sangat berpengaruh. Dari 24 ribu sekarang tinggal sekitar 15 ribu. Makanya kita fokus di vaksinasi dan pengendalian penyakit,” kata Cut Mutia.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), LSD (Lumpy Skin Disease), hingga penyakit Jembrana menjadi pukulan telak bagi peternak. DTPHP rutin melaksanakan vaksinasi dengan dukungan vaksin dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk menahan laju penurunan populasi.
Kebutuhan 6.000 Ekor Sapi Potong per Tahun, Produksi Lokal Masih Jauh
Meski populasi mencapai 15 ribu ekor, jumlah itu belum otomatis memenuhi kebutuhan konsumsi. Sebab, tidak semua ternak merupakan sapi siap potong — sebagian besar masih berupa indukan produktif, anak sapi, maupun ternak dalam fase pembesaran.
Dengan kebutuhan konsumsi daging sapi dan kerbau masyarakat Kutim diperkirakan mencapai 1.200 hingga 1.250 ton per tahun, daerah ini setidaknya memerlukan sekitar 6.000 ekor sapi potong setiap tahun.
Setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) peternakan di Kutim kini memiliki petugas yang telah dibekali pelatihan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, hingga pendampingan proses kelahiran ternak.
Program Desa Korporasi Ternak dan Dorongan Ayam Petelur
Sejak 2024, pemerintah daerah menjalankan Program Desa Korporasi Ternak (PDKT) di sejumlah kawasan seperti Kecamatan Teluk Pandan, Muara Wahau, dan Kaubun. Program ini tidak hanya untuk menambah populasi ternak, tetapi juga memperkuat kelembagaan peternak agar lebih mandiri dan terorganisasi.
Di sektor unggas, Pemkab Kutim mulai mendorong pengembangan ayam petelur guna mengurangi ketergantungan pasokan telur dari luar daerah. Kandang berkapasitas 16 ribu ekor telah dibangun di Teluk Pandan dan Babul Ulum, Sangatta Selatan, dengan konsep semi close house.
Namun jalan menuju swasembada telur masih berliku. Tingginya ongkos operasional serta ketergantungan terhadap pasokan pakan menjadi hambatan utama.
“Faktor terbesar memang pakan. 70 persen biaya itu dari pakan. Kalau kualitas pakan tidak sesuai maka kualitas telur juga turun,” ujar Cut Mutia.
Tantangan di Lapangan: Jarak Antar-Kecamatan dan Tenaga Terbatas
Selain persoalan pakan, keterbatasan tenaga lapangan dan luasnya wilayah Kutim turut menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan hewan maupun vaksinasi ternak. Jarak antarkecamatan yang berjauhan membuat distribusi layanan tidak selalu mudah dijangkau dalam waktu singkat.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menaruh harapan besar pada sektor peternakan sebagai salah satu palang ekonomi baru di Kutim di tengah upaya memperkuat sektor non-tambang.
