SAMARINDA — Aliran uang negara ke Kalimantan Timur pada paruh pertama 2026 masih didominasi oleh proyek strategis nasional. Dari total belanja Rp9,02 triliun yang terealisasi hingga Juni 2026, porsi terbesar mengalir ke pembangunan infrastruktur fisik Ibu Kota Nusantara (IKN).
Belanja Modal Mendominasi, Jalan dan Jembatan IKN Jadi Prioritas
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo menyebutkan, belanja modal mencapai Rp4,56 triliun atau hampir setengah dari total pagu. "Sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan pendukung infrastruktur IKN," ujarnya di Samarinda, Minggu.
Realisasi belanja pegawai tercatat Rp2,99 triliun atau 65,26 persen dari pagu. Sementara belanja barang terserap Rp1,48 triliun atau 38,86 persen. Secara keseluruhan, serapan anggaran mencapai 50,70 persen dari pagu yang ditetapkan.
Transfer ke Daerah Terkontraksi 25,75 Persen, Dana Desa Terserap Tinggi
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) justru mengalami kontraksi signifikan. Realisasinya mencapai Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu, turun 25,75 persen dibandingkan semester pertama tahun lalu.
Penyaluran TKD didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,1 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp2,99 triliun (39,82 persen), sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik baru terserap Rp4,73 miliar atau 19,21 persen.
Menariknya, dana desa justru menunjukkan serapan tinggi. Hingga Juni 2026, telah disalurkan Rp171,02 miliar atau 64,33 persen dari total pagu tahun ini.
KUR dan UMi: Rp2,13 Triliun untuk 26.962 Debitur
Pemerintah juga terus mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,13 triliun yang dinikmati 26.962 debitur. Sementara pembiayaan ultra mikro (UMi) tersalurkan Rp35,58 miliar kepada 5.663 debitur.
Tjahjo menegaskan, kinerja fiskal di Kaltim hingga akhir Juni 2026 menunjukkan performa solid. Menurutnya, APBN berperan sebagai motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
