KALIMANTAN TIMUR — Pernyataan itu disampaikan Jenderal Maruli usai mengikuti rapat kerja di Komisi I DPR, Rabu (10/6). Ia meluruskan pemberitaan yang menyebut TNI aktif menertibkan aksi kejahatan jalanan tersebut. "Enggak, siapa yang ngurus begal? Nggak ada yang ngurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho," ujarnya.
"Bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, liat tentara, nggak jadi. Kayak gitu," sambung Maruli menjelaskan.
Batas Tugas TNI: Hanya Sektor yang Tak Terjangkau Lembaga Lain
Maruli menegaskan keterlibatan TNI di ranah sipil hanya terbatas pada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. Ia mencontohkan proyek-proyek di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). TNI, kata dia, baru masuk jika nilai proyek kecil namun proses pengerjaannya membutuhkan biaya transportasi dan logistik yang tinggi.
"Karena nilai project-nya nggak besar, tapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa," kata dia.
Salah satu contoh yang ia sebut adalah proyek di Pulau Nias senilai Rp200 juta. Proyek itu, menurut Maruli, tidak direbut TNI dari instansi lain. "Jadi nggak bukannya project itu diambil duluan baru kita milih, nggak. Yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan," ujar dia.
Dari Sampah hingga Pertanian, TNI Ikut Turun Tangan
Selain soal keamanan, Jenderal Maruli juga menyebut TNI saat ini terlibat dalam pengelolaan sampah hingga sektor pertanian. Langkah ini dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah di daerah yang sulit dijangkau aparatur sipil negara.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi TNI yang tidak ingin disalahartikan sebagai lembaga yang mengambil alih tugas kepolisian. Dalam kasus begal, Maruli menekankan bahwa kehadiran fisik personel TNI di lapangan sudah cukup memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tanpa perlu ada tindakan represif langsung.
