KALIMANTAN TIMUR — Penyaluran tahap ketiga ini menuntaskan porsi terbesar dari total komitmen dana iklim yang dikelola BPDLH. Dengan tambahan gelombang kali ini, total akumulasi dana yang telah disalurkan ke pemerintah daerah mencapai Rp761 miliar untuk 34 provinsi. Sebelumnya, pada batch pertama dan kedua, BPDLH telah menyalurkan dana kepada 24 provinsi, di mana satu di antaranya, yakni Lampung, dinyatakan telah menyelesaikan seluruh implementasi program.
Pemanfaatan Dana dan Target Program Prioritas
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan, mekanisme penyaluran dana dilakukan melalui lembaga mitra non-pemerintah di masing-masing daerah. "Di batch tiga ini ada 10 provinsi. Batch pertama dan kedua ada 24 provinsi. Satu provinsi sudah selesai implementasi, yaitu Provinsi Lampung," kata dia di Kantor BPDLH, Jakarta, Rabu (12/8).
Dana tersebut tidak bisa digunakan sembarangan. Pemerintah daerah bersama lembaga mitra wajib mengalokasikannya untuk program penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan konservasi keanekaragaman hayati.
Provinsi Penerima Dana dan Lembaga Penyalur
Berikut rincian 10 provinsi penerima dana iklim batch ketiga beserta mitra pelaksana dan nilai yang diterima:
- Aceh (Rp27,13 miliar) - Yayasan PETAI: fokus pada penguatan KPH, perhutanan sosial, ProKlim, konservasi, dan karhutla.
- Kalimantan Timur (Rp73,24 miliar) - Yayasan SATUNAMA Yogyakarta: porsi terbesar, termasuk untuk pemberdayaan masyarakat adat.
- Kalimantan Utara (Rp41,54 miliar) - Yayasan Konservasi Alam Nusantara: alokasi untuk RHL dan penguatan KPH.
- Papua (Rp29,66 miliar) - Perkumpulan Institut Samdhana: termasuk program untuk masyarakat adat dan konservasi hayati.
- Papua Selatan (Rp26,8 miliar) - Yayasan WWF Indonesia: fokus pada ProKlim, RHL, dan penanganan karhutla.
- Maluku (Rp18,32 miliar) - Perkumpulan Institusi Samdhana: penguatan KPH dan arsitektur REDD+.
- Sulawesi Selatan (Rp14,77 miliar) - Yayasan Sulawesi Cipta Forum: termasuk rehabilitasi lahan dan konservasi.
- Papua Pegunungan (Rp13,6 miliar) - Perkumpulan Institut Samdhana: fokus pada RHL dan ProKlim.
- Nusa Tenggara Barat (Rp4,44 miliar) - Yayasan Relung Indonesia: penguatan perhutanan sosial dan karhutla.
- Bangka Belitung (Rp3,55 miliar) - Yayasan Sahabat Cipta: nilai terkecil, fokus pada KPH dan konservasi hayati.
Komitmen Penghijauan dan Tahap Akhir Penyaluran
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan pihaknya akan memprioritaskan penggunaan dana untuk program penghijauan. "Insyaallah ini akan kami manfaatkan betul-betul, untuk keperluan penghijauan di Kalimantan Utara, terutama untuk reboisasi," ujar dia. Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi dengan alokasi terbesar kedua setelah Kalimantan Timur.
Secara keseluruhan, komitmen GCF kepada Indonesia mencapai US$103,78 juta atau setara Rp1,8 triliun atas pengurangan emisi 20,25 juta ton CO2e pada periode 2014-2016. Terdapat tambahan pembayaran 2,5 persen dari total nilai atas manfaat non-karbon yang dihasilkan. BPDLH menyatakan batch keempat akan menjadi gelombang terakhir penyaluran untuk empat provinsi tersisa yang belum menerima dana.
Selain ke daerah, BPDLH juga mengalokasikan sebagian dana untuk proyek skala nasional, salah satunya penguatan Sistem Registri Nasional (SRN) yang menjadi platform pencatatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
