BALIKPAPAN — Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Balikpapan masih tertinggal jauh dari ekspektasi pemerintah pusat. Data terbaru Disdukcapil menunjukkan baru 19,34 persen warga yang melakukan aktivasi, sementara target nasional yang ditetapkan Ditjen Dukcapil adalah 30 persen.
Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan, Tirta Dewi, mengakui percepatan layanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan warga yang datang ke kantor dinas. Pihaknya kini mengubah strategi dengan mendorong kolaborasi aktif bersama kelurahan dan pengurus rukun tetangga (RT) sebagai ujung tombak pelayanan administrasi kependudukan.
Target 30 Warga Aktivasi per Hari di Setiap Kelurahan
Disdukcapil meminta setiap kelurahan yang sudah memiliki perangkat pendukung untuk bergerak lebih masif. Tirta menargetkan minimal 30 warga dapat melakukan aktivasi IKD setiap harinya di masing-masing wilayah.
"Ini tentunya kolaborasi dan sinergi Disdukcapil bersama kelurahan dan RT. Kami berharap bisa semakin masif dan semakin tinggi," ujar Tirta di Balikpapan, Kamis (27/8/2026).
Dengan pola ini, pemerintah kota optimistis target 30 persen dapat dipenuhi sebelum akhir tahun. Momentum Car Free Day (CFD) Terpadu yang baru saja diluncurkan juga dimanfaatkan untuk pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat.
Ketua RT Jadi Ujung Tombak, Punya Akses Data Warga
Untuk mendukung percepatan tersebut, para ketua RT tidak hanya diminta mengimbau warganya. Mereka juga dibekali akses sistem bernama Wacak Pantau yang memungkinkan pemantauan data agregat kependudukan secara real-time.
Melalui sistem ini, pengurus RT bersama perangkat kelurahan dapat melihat siapa saja warganya yang belum memiliki KTP elektronik, belum memiliki akta kelahiran, maupun akta perkawinan. Data peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, kepindahan, hingga kedatangan penduduk baru pun bisa dipantau langsung.
"Tidak ada data yang kita tutup. Semuanya bisa dilihat dan dipantau melalui Wacak Pantau," tegas Tirta.
Kendala Utama: Kesadaran dan Keterlibatan Warga
Tirta mengakui tantangan terbesar bukan pada kesiapan perangkat, melainkan tingkat partisipasi masyarakat. Meski infrastruktur pelayanan telah disiapkan di berbagai titik, proses aktivasi berjalan lambat tanpa dukungan penuh dari warga.
Karena itu, pihaknya meminta kelurahan dan RT lebih aktif menggerakkan warganya. Sinergi ini dinilai krusial agar transformasi layanan administrasi kependudukan yang lebih mudah dan cepat bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Balikpapan.
