KALIMANTAN TIMUR — Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (31/8). Ia menyebut pemerintah masih menghitung besaran potensi kelebihan kuota Pertalite tahun ini, namun kenaikan harga bukanlah opsi yang sedang dipertimbangkan saat ini.
"Apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember, sambil kita melihat perkembangan global," ujar Bahlil di hadapan Komisi XII DPR RI. Konsumsi Baru Tujuh Bulan Capai 57% Kuota
Data yang disajikan Pertamina Patra Niaga menunjukkan realisasi konsumsi Pertalite per akhir Juli sudah mencapai 16,54 juta kiloliter. Jika dihitung, angka tersebut berarti 57,6% dari total kuota 28,69 juta kiloliter yang ditetapkan untuk tahun ini — hanya dalam kurun tujuh bulan.
Lonjakan konsumsi ini dipicu oleh pergeseran perilaku konsumen. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi, terutama jenis RON 92, mulai beralih mengisi kendaraannya dengan Pertalite yang ber-RON 90.
"Ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia, ada sebagian yang RON 92 atau teman rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan," jelas Bahlil.
Ia menambahkan, "Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa." Artinya, angka pasti pembengkakan subsidi belum final dan masih dalam proses verifikasi di kementerian. Harga BBM Nonsubsidi Bakal Ikut Fluktuasi Pasar
Berbeda dengan Pertalite yang harganya dikunci, pemerintah memberikan sinyal sebaliknya untuk BBM nonsubsidi. Bahlil menegaskan harga produk nonsubsidi akan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan mengikuti pergerakan harga minyak internasional.
"Tetapi kalau untuk harga BBM nonsubsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada itu yang akan kita lakukan penyesuaian," tandasnya.
Sinyal ini penting dicermati pelaku industri dan pengguna kendaraan bermotor. Jika harga minyak dunia terus bergejolak, penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dexlite berpotensi terjadi lebih cepat dibanding periode sebelumnya. Skema Subsidi dan Beban APBN
Keputusan menahan harga Pertalite sampai akhir 2026 membawa konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Dengan realisasi konsumsi yang sudah melewati setengah kuota di bulan ketujuh, pemerintah harus menyiapkan ruang tambahan anggaran jika konsumsi terus berlanjut hingga akhir tahun.
Beban inilah yang sedang dihitung ulang oleh Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan. Besaran kompensasi atau subsidi tambahan akan ditentukan setelah angka final potensi kelebihan kuota diketahui.
Bagi konsumen, kepastian harga Pertalite hingga dua tahun ke depan memberikan stabilitas biaya operasional. Namun bagi Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur, potensi selisih harga jual dengan harga keekonomian menjadi pekerjaan rumah yang menanti penyelesaian di tingkat anggaran negara.
