HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (ARAK) menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Jalan Gunung Kinibalu, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis 3 September 2026 sore. Ribuan massa yang tergabung dalam aliansi tersebut membawa 15 tuntutan. Dari jumlah itu, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penguatan prinsip desentralisasi dinilai sebagai isu paling mendesak untuk direspons.
Dua Klaster Tuntutan: Nasional dan Daerah
Humas Aksi ARAK, Salman Al Farisy, menjelaskan tuntutan yang dibawa terbagi menjadi dua klaster. "Ada tujuh tuntutan nasional dan delapan tuntutan daerah," ujarnya dalam wawancara di sela aksi.
Ia menambahkan, isu nasional dan daerah sengaja dirangkai dalam satu gerakan karena memiliki keterkaitan erat. Keduanya dinilai berakar pada persoalan yang sama-sama dihadapi masyarakat Kalimantan Timur.
Kontribusi Besar Negara Versus Pembangunan yang Timpang
Aksi ini dilatarbelakangi keresahan mendalam atas ketimpangan pembangunan di Kaltim. Salman menilai, posisi Kaltim sebagai salah satu daerah penyumbang penerimaan negara terbesar belum berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput.
“Latar belakangnya tentunya Kalimantan Timur dan Kalimantan selalu merasakan ketimpangan sosial. Kita adalah penyumbang devisa PNBP terbesar di Indonesia, hampir 50 persen jumlahnya,” tegas Salman.
“Tapi nyatanya pembangunan belum merata. Listrik masih mati, antre BBM masih ada, pendidikan belum merata,” tandasnya kepada awak media.
