SANGATTA — BPBD Kabupaten Kutai Timur tidak hanya mengandalkan personelnya sendiri dalam menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 31 personel dari Batalyon Infanteri 613/Raja Alam diterjunkan untuk memperkuat operasi pemadaman di lapangan.
Kepala BPBD Kutim, Sulastin, menyebut bantuan dari TNI tersebut mencakup personel sekaligus sarana dan prasarana pendukung. Para personel tidak ditempatkan dalam satu kelompok, melainkan dibagi menjadi beberapa regu agar kesiapsiagaan dapat berjalan selama 24 jam tanpa menguras fisik petugas.
"Kalau personel kita dapat bantuan dari Danyonif 613/Raja Alam 31 orang standby, itu dengan sapras sekalian," kata Sulastin belum lama ini.
Jarak Antarwilayah Jadi Kendala Utama
Permintaan agar setiap kecamatan membuka posko bukan tanpa alasan. Sulastin menilai kesiapan di tingkat kecamatan menjadi krusial karena jarak antarwilayah di Kutai Timur cukup jauh.
Kecepatan laporan dan pengerahan tim menjadi faktor penentu agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Jika hanya mengandalkan bantuan dari kabupaten, respons terhadap titik api di wilayah terpencil berisiko terlambat.
BPBD pun meminta pemerintah kecamatan tidak sekadar membuka posko secara administratif. Keberadaan posko harus diikuti kesiapan nyata, baik dari sisi sumber daya manusia maupun peralatan pemadam yang tersedia.
Pemkab Kutim Minta Kecamatan Tak Bergantung pada Bantuan Kabupaten
Setiap wilayah diminta mampu melakukan respons awal menggunakan personel dan peralatan yang telah dimiliki. Pemerintah kecamatan juga diinstruksikan aktif memantau wilayah yang memiliki potensi karhutla.
"Kita menekankan semua kecamatan itu harus membuka posko karhutla. Mereka harus bertanggung jawab dengan wilayah masing-masing," tegas Sulastin.
Selain mengandalkan petugas di lapangan, BPBD mengajak masyarakat segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau titik api di lingkungannya. Informasi sejak dini dinilai akan membantu tim gabungan menentukan langkah penanganan lebih cepat.
Dengan sistem siaga 24 jam dan dukungan lintas instansi, BPBD berharap potensi karhutla dapat ditangani sebelum meluas serta mengancam permukiman dan aktivitas warga.
