KUTAI BARAT — DPRD Kutai Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perkebunan dan para pengelola koperasi, Senin lalu. Hasilnya, dewan mendesak penertiban terhadap 72 koperasi plasma sawit yang dinilai tidak menjalankan kewajiban pelaporan RAT secara rutin. Kondisi ini dinilai sangat riskan merugikan hak petani plasma di lapangan, khususnya di wilayah Muara Siram.
Rapat Anggota Tahunan merupakan kewajiban dasar setiap koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Namun, puluhan koperasi plasma sawit di Kubar justru kerap mangkir dari kewajiban ini. Akibatnya, petani plasma tidak pernah mendapatkan informasi transparan mengenai hasil panen, bagi hasil, hingga penggunaan dana koperasi.
“Banyak pengurus koperasi yang abai terhadap laporan RAT. Ini berisiko merugikan hak-hak petani,” ujar seorang anggota DPRD Kubar yang memimpin rapat, dalam pernyataan resmi yang diterima media, Selasa (19/11/2024).
Koperasi plasma sawit di Kubar berperan sebagai jembatan antara petani dan perusahaan inti. Jika pengelolaan koperasi tidak sehat, maka aliran dana dan hasil panen tidak akan pernah sampai secara utuh ke petani. DPRD menilai, penertiban bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif untuk mencegah sengketa lahan dan kerugian ekonomi yang lebih besar di masa depan.
Dari data yang dihimpun, mayoritas koperasi yang bermasalah berada di wilayah pedalaman seperti Muara Siram, di mana akses petani terhadap informasi dan pendampingan hukum masih sangat terbatas. Kondisi ini membuat mereka rentan menjadi korban kelalaian administratif pengurus koperasi.
DPRD Kubar meminta Dinas Perkoperasi dan Dinas Perkebunan untuk segera melakukan audit dan pembinaan terhadap 72 koperasi tersebut. Jika ditemukan pelanggaran berat, dewan mendorong pencabutan izin operasional koperasi sebagai langkah ekstrem.
1. Apa yang harus dilakukan petani jika koperasi tidak menggelar RAT?
Petani dapat melaporkan pengurus koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Laporan bisa disertai bukti tidak adanya undangan rapat atau pemberitahuan hasil panen selama bertahun-tahun.
2. Bisakah petani plasma mengganti pengurus koperasi secara mandiri?
Secara hukum, anggota koperasi berhak mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk meminta pertanggungjawaban dan memilih pengurus baru. Namun, proses ini membutuhkan pemahaman aturan yang baik dan dukungan dari dinas terkait.
DPRD Kubar berjanji akan mengawal proses penertiban ini hingga tuntas. Langkah selanjutnya adalah memanggil perusahaan inti sawit yang bermitra dengan koperasi bermasalah untuk dimintai klarifikasi.