BALIKPAPAN — Pemerintah pusat memastikan akses teknologi modern menjadi prioritas bagi sekolah-sekolah di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Abdul Mu’ti menyebut digitalisasi bukan sekadar pengadaan perangkat, melainkan bagian dari penguatan budaya sekolah yang aman dan nyaman.
“Setiap anak berhak belajar dengan teknologi modern, digitalisasi sekolah bagian dari upaya memastikan pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan,” ujar Mendikdasmen dalam kunjungan kerja di Kota Balikpapan, Sabtu.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat program digitalisasi tahun 2025 menyasar seluruh jenjang. Rinciannya, 1.021 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1.950 Sekolah Dasar (SD), 719 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 259 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 177 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Selain itu, sebanyak 35 Sekolah Luar Biasa (SLB) serta 69 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) juga menerima bantuan perangkat digital.
Dari total anggaran yang digelontorkan, Kota Balikpapan menerima alokasi Rp17,27 miliar untuk 512 sekolah. Kota Samarinda mendapat Rp20,70 miliar yang menyasar 624 sekolah. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara — wilayah langsung penyangga IKN — dialokasikan Rp6,80 miliar untuk 208 sekolah.
Perangkat digital yang disalurkan dirancang untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam (deep learning). Abdul Mu’ti menjelaskan pendekatan ini sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang menekankan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Mendikdasmen menekankan digitalisasi sekolah juga harus diikuti oleh penguatan keadaban digital. Pemerintah mendorong sekolah menerapkan perlindungan dari perundungan siber dan konten berbahaya bagi peserta didik.
“Digitalisasi sekolah juga harus diikuti peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik perlu memanfaatkan perangkat digital untuk memperkaya metode mengajar dan meningkatkan partisipasi peserta didik,” kata Abdul Mu’ti.
Pemerintah menargetkan distribusi 886.595 perangkat digital secara nasional pada 2026. Langkah ini merupakan bagian dari perluasan akses teknologi pendidikan di seluruh daerah, terutama wilayah penyangga IKN yang tengah bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru.