SAMARINDA — Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak di Kalimantan Timur tidak hanya memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Persoalan yang sama membuat kalangan pengusaha menahan diri membangun stasiun pengisian baru di provinsi itu. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut ketidakpastian volume pasokan sebagai penyebab utamanya.
Seno menegaskan bahwa keputusan berinvestasi di sektor SPBU sangat bergantung pada kepastian suplai. Ketika volume BBM yang diterima tidak sesuai kuota, hitungan keuntungan usaha langsung berubah.
Menurut Seno, selisih antara kuota dan realisasi pasokan menjadi pemicu kerugian bagi pengusaha. Ia memberi gambaran sederhana soal dampaknya terhadap operasional harian SPBU.
"Ya gimana mau membangun kalau kuotanya aja kurang, kan? Katakan kuota 10.000 liter yang datangkan cuma 5.000 liter, kan otomatis rugi," ujar Seno di Gedung Olah Bebaya Samarinda, baru-baru ini.
Pernyataan itu disampaikan Seno di Samarinda. Ia menilai kondisi tersebut menjadi pertimbangan serius bagi pengusaha sebelum menanamkan modal di Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kaltim telah meminta penjelasan kepada Pertamina Patra Niaga terkait ketidaksesuaian pasokan. Menurut Seno, pihak Pertamina menjanjikan penyaluran BBM tahun 2026 akan sesuai kuota yang ditetapkan.
"Mereka sudah berjanji bahwa tahun ini akan sesuai dengan kuota. Kuota kita adalah 510.000 kiloliter pada tahun 2026, dan kita ingin lebih dari itu," ujarnya.
Pemprov Kaltim bahkan mendorong peningkatan realisasi penyaluran hingga sekitar 600.000 kiloliter tahun ini. Target itu dipasang agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan antrean BBM tidak berulang.
Meski ada janji penambahan volume, Seno menekankan realisasi di lapangan tetap menjadi penentu. Kepastian pasokan harus terjamin agar antrean terurai dan rencana penambahan SPBU baru didukung suplai yang memadai.
"Ya mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi seperti itu," tutupnya.
Persoalan pasokan BBM di Kaltim menyangkut dua hal sekaligus: kenyamanan warga di antrean dan iklim investasi SPBU. Tanpa jaminan volume yang sesuai kuota, pengusaha disebut masih akan menahan rencana ekspansi usaha mereka di daerah itu.