SAMARINDA – Sektor minyak dan gas bumi (migas) tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 70 persen terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026. Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, resmi membuka Temu Bisnis bertajuk "Sinergi Pengelolaan Sumur Migas Tua dan Idle untuk Kebangkitan Ekonomi Kaltim" di Gedung Olah Bebaya, Selasa (10/2/2026).
Forum ini menjadi krusial seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang membuka peluang kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk mendongkrak produksi migas nasional dari daerah.
Wagub Seno Aji menyoroti ketimpangan keterlibatan pelaku usaha lokal yang selama ini masih menumpuk di sektor hilir. Menurutnya, pemanfaatan sumur-sumur tua dan idle (tidak aktif) adalah pintu masuk strategis bagi pengusaha lokal dan BUMD untuk mulai menyentuh sektor hulu yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
"Sektor hilir sudah banyak digarap, namun hulu masih minim karena risiko dan modal besar. Melalui forum ini, kami ingin UMKM dan Perusda seperti MMP (Mandiri Pratama Mahakam) mendapatkan pemahaman teknis agar bisa mengoptimalkan potensi sumur tua demi meningkatkan PAD Kaltim," tegas Seno Aji.
Sinergi ini melibatkan berbagai pihak mulai dari regulator pusat hingga operator lapangan:
| Instansi/Pihak | Perwakilan Utama |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi | Wagub Kaltim & Dinas ESDM Kaltim |
| Regulator Pusat | Staf Khusus Menteri ESDM, Nanang Abdul Manaf |
| Pengawas Sektor | Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris |
| Operator (KKKS) | Jajaran PHM, PHKT, dan PHS |
| Pelaku Ekonomi | BUMD, BUMDes, Koperasi, dan UKM |
| Mitra Informasi | Pemimpin Redaksi & Jurnalis se-Kaltim |
Bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional (9 Februari), Seno Aji memberikan apresiasi khusus kepada insan pers yang hadir. Ia menilai media adalah jembatan informasi paling efektif untuk mensosialisasikan peluang bisnis di sektor hulu migas kepada masyarakat luas dan calon investor.
"Pers berperan penting menyebarluaskan informasi strategis ini. Forum ini mempertemukan pemerintah sebagai pemilik wilayah dengan para pemangku kepentingan yang tertarik membangun kedaulatan energi di Kalimantan Timur," imbuhnya.
Ke depan, Pemprov Kaltim berharap pengelolaan sumur-sumur yang selama ini tidak produktif dapat beralih ke tangan daerah melalui mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga memberikan dampak domino pada lapangan kerja dan kemandirian fiskal daerah.
