SAMARINDA — Sejumlah perempuan di Samarinda masih menghadapi tembok tebal untuk bisa duduk di kursi parlemen. Aturan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dinilai baru sebatas formalitas, belum berdampak signifikan pada realitas politik di daerah.
Hal itu mengemuka dalam Sekolah Politik Perempuan yang digelar VODEM.ID di Samarinda. Diskusi tersebut membedah hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan masuk ke panggung politik elektoral.
Apa Saja Hambatan yang Dihadapi Perempuan di Samarinda?
Setidaknya ada empat hambatan utama yang diidentifikasi dalam forum tersebut. Pertama, implementasi aturan kuota 30 persen yang setengah hati oleh partai politik. Kedua, kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan di ranah domestik. Ketiga, minimnya akses pendanaan politik. Keempat, rendahnya dukungan dari struktur partai untuk kader perempuan.
Mengapa Kuota 30 Persen Belum Berhasil?
Kebijakan afirmasi ini dianggap hanya dipenuhi secara administratif saat pendaftaran caleg. Dalam praktiknya, partai politik kerap menempatkan caleg perempuan di nomor urut yang sulit dimenangkan. Akibatnya, jumlah perempuan yang lolos ke DPRD Kota Samarinda masih jauh dari angka ideal.
“Kuota 30 persen belum mampu mendorong keterwakilan substantif. Perempuan masih dipandang sebagai pelengkap, bukan pengambil keputusan,” demikian salah satu poin yang mengemuka dalam diskusi tersebut.
Budaya Patriarki Jadi Penghalang Utama
Selain persoalan regulasi, budaya patriarki dinilai menjadi hambatan paling mendasar. Perempuan yang terjun ke politik sering dihadapkan pada stigma negatif dan beban ganda. Mereka harus membagi waktu antara urusan rumah tangga dan aktivitas politik, tanpa dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar.
Forum tersebut juga menyoroti minimnya data kebijakan inklusif yang berpihak pada perempuan. Tanpa data yang kuat, sulit bagi caleg perempuan untuk menyusun program kerja yang relevan dan membangun argumen di hadapan konstituen.
Sekolah Politik Perempuan VODEM.ID di Samarinda menjadi salah satu upaya untuk membekali kader perempuan dengan pengetahuan politik dan strategi elektoral. Namun, para peserta sepakat bahwa perubahan tidak bisa hanya datang dari individu. Partai politik dan pemangku kebijakan harus ikut mendorong ekosistem yang lebih adil bagi perempuan di panggung politik.
