JAKARTA — KPK terus merambah jaringan baru dalam kasus gratifikasi Rita Widyasari. Setelah vonis bersalah terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara itu, lembaga antirasuah kini mengarahkan sorotan ke lingkaran pegawai pajak. Pemeriksaan terhadap pejabat Kemenkeu menjadi sinyal bahwa dugaan penerimaan uang tidak hanya melibatkan pengusaha dan pejabat daerah, tetapi juga oknum di instansi pusat.
Keterkaitan dengan Kasus Rita Widyasari yang Sudah Berkekuatan Hukum
Rita Widyasari telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 2021. Ia terbukti menerima gratifikasi dan suap terkait perizinan serta proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar. Total penerimaan yang terbukti di persidangan mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk dalam bentuk saham dan aset properti.
Namun, proses hukum tidak berhenti di situ. KPK memiliki kewajiban untuk menelusuri setiap pihak yang diduga turut menikmati atau memfasilitasi aliran uang haram tersebut. Pemeriksaan terhadap pejabat pajak menjadi babak baru dalam upaya mengungkap rantai kejahatan korupsi yang lebih luas.
Mengapa Pejabat Pajak Diperiksa KPK di Kasus Kukar?
Modus operandi dalam kasus ini kerap melibatkan pengaturan dokumen perpajakan untuk menyamarkan aset. Dalam beberapa persidangan korupsi kepala daerah sebelumnya, terungkap bahwa konsultan pajak atau pegawai pajak kerap menjadi “jembatan” untuk mengelola dana gratifikasi agar tidak terdeteksi oleh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK belum merinci posisi spesifik pejabat Kemenkeu yang dipanggil. Namun, sumber di lingkungan KPK menyebutkan bahwa yang bersangkutan diduga memiliki peran dalam proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) fiktif atau pengelolaan pembayaran pajak badan usaha milik terpidana. “Ini bagian dari pengembangan untuk memastikan tidak ada celah yang lolos,” ujar seorang penyidik KPK yang enggan disebut namanya.
Dampak bagi Tata Kelola Pajak Daerah di Kalimantan Timur
Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perpajakan, khususnya yang bertugas di wilayah dengan potensi sumber daya alam besar seperti Kalimantan Timur. Kukar merupakan salah satu kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Potensi kebocoran pajak di daerah kaya sumber daya alam memang menjadi perhatian serius KPK. Sebelumnya, lembaga antikorupsi juga telah menangani kasus serupa di beberapa daerah lain yang melibatkan oknum pegawai pajak. Pemeriksaan terhadap pejabat Kemenkeu ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki sistem pengawasan perpajakan di daerah.
Apa Langkah KPK Selanjutnya?
Setelah pemeriksaan saksi dari Kemenkeu, KPK diperkirakan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada tersangka baru dalam kasus ini. Proses penyidikan masih berjalan dan publik menunggu apakah lembaga antikorupsi akan mengumumkan pengembangan kasus secara resmi dalam waktu dekat.
KPK juga terus mengkoordinasikan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak transaksi mencurigakan yang terkait dengan para pihak yang diperiksa.
