UJOH BILANG — Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, memperingatkan agar momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tidak direduksi menjadi sekadar rangkaian upacara dan pidato tanpa aksi konkret. Menurutnya, semangat Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, harus terukur dalam postur APBD daerah tersebut.
APBD Harus Jadi Alat Keadilan Sosial di Mahulu
Devung Paran menekankan bahwa seluruh alokasi anggaran di APBD Mahulu wajib berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia mengkritisi kebiasaan di mana peringatan hari besar nasional hanya diisi dengan kegiatan simbolis, sementara persoalan mendasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah besar.
"Jangan sampai kita hanya ramai-ramai memperingati Pancasila, tapi dalam praktiknya anggaran daerah tidak mencerminkan nilai-nilainya," ujar Devung Paran dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).
Mengapa Tekanan Ini Muncul di Tahun Politik Lokal?
Pernyataan tegas dari pimpinan DPRD Mahulu ini muncul di tengah proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran berikutnya. Mahulu, sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Timur, masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan antara ibu kota kecamatan dan kampung-kampung di hulu sungai.
Dengan luas wilayah yang mencapai 18.000 kilometer persegi dan topografi perbukitan, distribusi anggaran yang tepat menjadi krusial. Devung Paran mengingatkan bahwa sila kelima Pancasila menuntut negara hadir secara proporsional, bukan sekadar slogan di spanduk.
Dampak Langsung: Belanja Modal vs Belanja Seremonial
Tekanan dari legislatif ini diyakini akan mendorong eksekutif untuk menggeser komposisi belanja. Alih-alih mengalokasikan dana besar untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, DPRD mendorong agar fokus anggaran diarahkan pada belanja modal yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
Beberapa prioritas yang kerap disorot di Mahulu meliputi pembangunan ruas jalan penghubung antarkampung, pengadaan listrik tenaga surya untuk daerah tanpa grid PLN, serta peningkatan kapasitas Puskesmas pembantu (Pustu) yang melayani ribuan jiwa.
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya tidak boleh ada warga Mahulu yang merasa ditinggalkan oleh negara. Anggaran adalah instrumennya," tegas Devung Paran.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pernyataan Ketua DPRD ini menjadi sinyal awal bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mahulu untuk menyusun ulang prioritas belanja. Proses pembahasan APBD perubahan dan APBD murni tahun depan akan menjadi ujian apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar dijalankan dalam angka-angka, atau hanya menjadi narasi tahunan.
Publik di Mahulu kini menanti apakah peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini akan diikuti dengan kebijakan anggaran yang lebih progresif, atau justru kembali tenggelam dalam rutinitas seremonial belaka.
