KALIMANTAN TIMUR — Kebijakan ini muncul setelah rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pembelian timah rakyat oleh PT Timah kini dibenarkan secara hukum dalam situasi tertentu yang membutuhkan penyelesaian cepat.
"Rapat tadi telah disepakati bahwa PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat yang kemudian dapat distok oleh PT Timah," ujar Yusril dalam keterangan resminya.
Mengapa Kebijakan Ini Mendesak?
Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Pemerintah mendengar langsung kondisi yang dihadapi masyarakat Bangka Belitung yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas penambangan timah. Yusril menegaskan, kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi warga tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, pandangan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut diminta. Tujuannya jelas: memastikan setiap langkah yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kerangka Hukum Segera Dirancang
Agar kebijakan ini tidak berjalan tanpa pegangan, pemerintah membentuk tim kecil yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Tim ini bertugas merumuskan kerangka kebijakan serta legalitas bagi PT Timah dalam melakukan pembelian timah dari masyarakat.
"Besok tim kecil terbentuk untuk memberikan satu kerangka hukum bagi PT Timah untuk melakukan pembelian ini. Dalam waktu kurang dari satu minggu maksimum, tim sudah merumuskan satu kebijakan," beber Yusril.
Secara paralel, pemerintah juga menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden mengenai pertimahan. Langkah ini diambil agar persoalan timah di Bangka Belitung tidak berlarut-larut, mengingat sektor ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga hajat hidup masyarakat dan kepentingan negara.
Pengecualian Bersifat Sementara
Yusril menekankan bahwa kebijakan ini merupakan pengecualian yang tidak bersifat permanen. Ia menganalogikan dengan prinsip hukum universal: tidak ada aturan tanpa pengecualian, terutama dalam keadaan darurat atau mendesak.
"Sudah ada pemakluman bagi PT Timah untuk bisa membeli timah rakyat dengan alasan yang sudah dijelaskan. Kalau kita belajar hukum, tidak ada hukum tanpa pengecualian. No rules without exception," jelasnya.
"Exception itu hanya untuk sementara waktu. Sampai kapan, limitnya kita tentukan," imbuh Yusril.
Sikap PT Timah
Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, menyambut baik langkah pemerintah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan stabilitas keamanan serta ketertiban.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan stabilitas. PT Timah akan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah dalam upaya mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan tata kelola pertimahan nasional," ujar Restu.
Menurutnya, situasi yang aman menjadi prasyarat penting agar penyelesaian persoalan pertimahan berjalan mulus. Dengan begitu, kepentingan masyarakat bisa terakomodasi melalui kebijakan yang sesuai aturan, sementara produksi timah nasional tetap terjaga.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan penambang tradisional di Bangka Belitung yang sempat tertekan akibat ketidakpastian hukum. Dengan adanya kerangka legal yang jelas, diharapkan rantai pasok timah nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan warga lokal.
