KALIMANTAN TIMUR — Langkah besar transisi energi Indonesia resmi dimulai. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan program PLTS 100 GWp yang digadang-gadang menjadi tulang punggung kemandirian energi nasional. Proyek ini tidak hanya mengejar target bauran energi hijau, tetapi juga dirancang untuk menghemat anggaran negara secara signifikan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut program ini mampu menghemat subsidi energi sekitar Rp 73,9 triliun per tahun. Selain itu, pembangunan pembangkit surya masif ini diproyeksikan menyerap hingga 5,52 juta tenaga kerja baru.
Groundbreaking Perdana di Bali
Tahap awal eksekusi dimulai dengan peletakan batu pertama proyek PLTS berkapasitas 5,3 GWp, Selasa (25/8/2026). Salah satu proyek unggulannya adalah pembangunan PLTS 1.000 MWp yang dilengkapi baterai penyimpanan energi di Bali.
Untuk proyek di Pulau Dewata ini, pemerintah memastikan seluruh lahan yang digunakan berasal dari tanah negara. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat proses pembebasan lahan yang kerap menjadi kendala proyek infrastruktur energi.
"Untuk 1.000 megawatt di Bali semuanya insyaallah akan memakai tanah negara," ujar Bahlil dalam sambutannya.
Skema Pendanaan dan Target Penghematan
Pemerintah menargetkan program ini berjalan masif dalam tiga tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, skema pengadaan akan mengutamakan harga listrik yang kompetitif dari sektor swasta atau Independent Power Producer (IPP).
Namun, Bahlil menegaskan negara tidak akan tinggal diam jika skema tersebut tidak menarik minat investor. "Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dana APBN," tegasnya.
Selain menekan emisi karbon, program ini juga membawa potensi nilai ekonomi karbon yang mencapai Rp 6,31 triliun per tahun.
Dampak Langsung untuk Daerah Terpencil
Program PLTS 100 GW tidak hanya menyasar pulau Jawa dan Bali. Pemerintah akan memanfaatkan proyek ini untuk memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum teraliri listrik melalui skema PLTS 1 MW per desa.
Langkah strategis lainnya adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan. Saat ini, Indonesia masih mengoperasikan sekitar 12,6 GW kapasitas PLTD yang mengonsumsi minyak setara 230.000-250.000 barel per hari.
Khusus untuk Bali, pembangunan PLTS 1.000 MWp ditargetkan menghemat konsumsi solar sekitar 0,6 juta kiloliter. Penghematan ini terjadi karena sebagian besar pembangkit di wilayah tersebut masih bergantung pada BBM.
Dengan dimulainya program ini, Indonesia tidak hanya mengejar target net zero emission, tetapi juga membangun fondasi ketahanan energi yang lebih kokoh. Kombinasi antara penghematan subsidi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan impor BBM menjadikan proyek ini salah satu agenda prioritas pemerintah dalam dekade ini.
