SAMARINDA — Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Irhamsyah menyatakan penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga akan dilakukan dalam waktu dekat. Kontrak itu menjadi pintu masuk bagi penyedia jasa sebelum pekerjaan fisik tahap akhir Gedung Pandurata kembali berjalan.
“Dalam beberapa waktu ini kita melakukan penandatanganan kontrak dari PU dengan pihak ketiga, yakni penyedia jasa,” ujar Irhamsyah, Rabu (28/10/2026).
Pekerjaan Fisik Jadi Fokus, Alkes Ditangani OPD Lain
Irhamsyah menjelaskan, penyelesaian bangunan berada di bawah tanggung jawab DPUPR-Pera Kaltim. Pengadaan alat kesehatan untuk menunjang operasional gedung dipegang Dinas Kesehatan Kaltim sebagai organisasi perangkat daerah terpisah.
“Kita fokus ke pekerjaan fisik tahap akhirnya, sementara alat kesehatan di OPD yang lain,” ujarnya.
Pemisahan kewenangan itu membuat kesiapan Gedung Pandurata bergantung pada dua jalur pekerjaan yang berjalan sendiri-sendiri. Pekerjaan fisik dikebut DPUPR-Pera, sementara kesiapan peralatan medis menunggu proses di Dinas Kesehatan.
Anggaran Rp380 Miliar Sudah Disetujui
Soal pembiayaan, Irhamsyah memastikan seluruh anggaran untuk menuntaskan pekerjaan fisik telah mendapat persetujuan. Nilai proyek yang bersumber dari APBD Pemprov Kaltim itu disebut sekitar Rp380 miliar.
“Untuk anggaran sudah disetujui semua. Tinggal proses pengadaan penyedia,” imbuhnya.
Dengan posisi itu, pengadaan penyedia jasa menjadi tahapan penentu sebelum pengerjaan kembali berjalan. Belum ada keterangan resmi mengenai sisa nilai kontrak yang akan dikerjakan penyedia baru.
Target Rampung Akhir 2026
Gedung Pandurata dibangun sejak 2023 sebagai fasilitas pendukung pelayanan di RSUD AWS Samarinda. Hingga kini bangunan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena pekerjaan fisiknya masih harus dituntaskan.
Pemerintah menargetkan proyek itu rampung pada akhir 2026. Kelanjutannya bergantung pada proses pengadaan penyedia jasa dan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan.
Kesiapan alat kesehatan menjadi bagian lain yang perlu ditangani sesuai kewenangan instansi masing-masing. Belum ada jadwal pasti kapan Gedung Pandurata mulai menerima pasien.
