BALIKPAPAN — Proyek pembangunan sekolah yang mangkrak di Kalimantan Timur akhirnya mendapat kepastian penyelesaian. DPRD Kaltim menargetkan delapan proyek dapat rampung secara bertahap mulai 2027, setelah sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi proyek-proyek tersebut. Hampir seluruhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, kecuali satu proyek yang menggunakan anggaran pusat.
Proyek yang Masuk Prioritas: Dari SMK hingga SMA
Selain USB SMAN 3 Long Ikis senilai Rp24,9 miliar, sejumlah proyek lain juga masuk daftar prioritas. DPRD mendorong kelanjutan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) di SMKN 1 Tenggarong Seberang dan SMKN 1 Penajam Paser Utara. Ada pula lapangan upacara SMKN 1 Rantau Pulung di Kutai Timur, serta Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAN 7 Balikpapan, SMAN 1 Long Iram, dan SMA 2 Pasir Belengkong.
“2027 insyaallah itu berjumlah delapan nanti semuanya secara totalnya. Begitu. Kita juga memprioritaskan sekolah-sekolah yang memang jadi mangkrak tersebut. Itu prioritas,” ujar Baba, Senin (27/7/2026).
Anggaran Minim, Penyelesaian Dilakukan Bertahap
Meski target sudah ditetapkan, Baba mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Ia menyebut dana yang tersedia pada 2027 sangat minim, sehingga belum semua proyek bisa dianggarkan sekaligus. Salah satu yang masih membutuhkan tambahan dana adalah pembangunan SMAN 7 Balikpapan.
“Dana kita di tahun 2027 ini sangat minim. Maka belum semuanya bisa dianggarkan,” ungkapnya.
Untuk jenjang SMK, dari sembilan proyek prioritas, empat telah dianggarkan bersama Dinas Pendidikan untuk diselesaikan pada 2027. Lima proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2028. Sementara untuk jenjang SMA, beberapa proyek sudah diselesaikan sejak 2025 dan sisanya berlanjut hingga 2026.
Mengapa Proyek Bisa Mangkrak?
Proyek-proyek ini sebelumnya terhenti di tengah jalan, diduga karena persoalan pendanaan dan kontinuitas anggaran daerah. Dengan pendekatan bertahap ini, DPRD berharap seluruh pembangunan sekolah yang sempat terbengkalai dapat kembali berjalan hingga tuntas tanpa mengganggu postur APBD secara drastis.
Langkah ini menjadi angin segar bagi warga di daerah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas pendidikan layak. Pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen menuntaskan proyek-proyek tersebut agar tidak kembali menjadi temuan mangkrak di tahun-tahun mendatang.
