SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, mendorong agar program Gratispol dijalankan lebih selektif dan tepat sasaran. Menurutnya, kewenangan utama pemerintah provinsi ada pada pendidikan menengah, bukan perguruan tinggi.
“Kalau untuk SMA, SMK, swasta maupun negeri memang kewajiban provinsi. Yang menjadi pertanyaan, program Gratispol untuk S1, S2, S3 sebenarnya kewenangannya pusat,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Anggaran Beasiswa Capai Rp 813,5 Miliar pada 2026
Data LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026 mencatat realisasi beasiswa pendidikan telah menyentuh Rp 288,5 miliar bagi 63.603 mahasiswa. Pada tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan 158.981 mahasiswa penerima manfaat dengan proyeksi anggaran sekitar Rp 813,5 miliar.
Namun, Syahariah mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kaltim saat ini sedang tertekan. Proyeksi APBD yang semula diperkirakan mencapai Rp 24 triliun, dalam pelaksanaannya turun menjadi sekitar Rp 12 triliun. Ruang pembiayaan untuk program besar pun menjadi lebih terbatas.
Usulan: Masyarakat Mampu Biayai Sendiri Kuliah
Meski mengapresiasi langkah Gubernur Rudy Mas’ud yang mendorong pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, Syahariah menilai kebijakan itu tetap perlu penyesuaian. Ia mengusulkan agar porsi anggaran untuk S1, S2, dan S3 dikurangi.
“Kalau S1, S2, S3 tetap jalan, porsinya bisa dikurangi. Masyarakat yang mampu kalau bisa membiayai sendiri terlebih dahulu,” tegasnya.
Menurutnya, program Gratispol merupakan kebijakan progresif yang menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka kemiskinan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah agar tidak mengganggu prioritas pembangunan lain.
Kritik Diharapkan Lewat Dialog Terbuka
Syahariah juga meminta agar kritik terhadap pelaksanaan Gratispol disampaikan melalui ruang dialog yang konstruktif. Hal itu penting agar perbaikan program dapat dilakukan tanpa mengabaikan upaya pemerintah yang telah berjalan.
Program Gratispol sendiri merupakan salah satu andalan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud. Fokus utamanya adalah memberikan akses pendidikan gratis bagi warga Kalimantan Timur, mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi.
