SAMARINDA — Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan. Ia menilai kegiatan pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang utama aktivitas usaha hotel di kota itu, terutama untuk penggunaan ruang rapat, ruang pertemuan, hingga layanan konsumsi.
Menurut Helmi, pengurangan agenda rapat dan pertemuan instansi pemerintah membuat hotel kehilangan sebagian pasar yang selama ini rutin memanfaatkan fasilitas mereka. Kondisi itu turut menekan penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan.
Pendapatan Sektor Hotel Turun Dibandingkan Tahun Lalu
Helmi membandingkan capaian penerimaan pajak hotel tahun ini dengan periode yang sama pada 2025. "Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ada penurunan. Pendapatan hingga September 2026 kurang lebih Rp166 miliar sedangkan 2025 kisaran Rp200 miliar. Efisiensi dari pemerintah sendiri membuat banyak kegiatan yang sifatnya seremonial sementara ditiadakan," ungkapnya, Rabu (14/10/2026).
Selisih sekitar Rp34 miliar itu mencerminkan betapa besar ketergantungan sebagian pelaku usaha perhotelan Samarinda pada belanja instansi pemerintah. Ketika agenda seremonial dikurangi, tingkat pemanfaatan fasilitas hotel ikut terdampak.
Helmi: Pelaku Usaha Jangan Hanya Andalkan Belanja Pemerintah
Meski aktivitas pemerintah berpeluang kembali meningkat, Helmi menilai pelaku usaha perhotelan tidak seharusnya hanya mengandalkan belanja instansi untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Ia menyebut kegiatan pemerintah memang akan kembali melibatkan hotel-hotel di Samarinda jika berjalan normal.
"Kalau kegiatan-kegiatan pemerintah kembali berjalan, pastilah akan banyak melibatkan hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda," ucap Helmi.
Politikus Partai Gerindra itu mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperluas pasar melalui promosi yang lebih masif. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menarik wisatawan dari luar daerah dan menciptakan sumber pendapatan alternatif di tengah pembatasan belanja pemerintah.
Dorong Promosi Masif dan Penguatan SDM Lokal
Helmi meyakini promosi yang gencar dapat meningkatkan tingkat kunjungan sekaligus mengerek target pendapatan hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI. "Dengan adanya promosi masif, saya yakin target pendapatan untuk PHRI, khususnya hotel dan restoran akan meningkat," jelasnya.
Ia juga berharap penguatan promosi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjaga daya saing industri perhotelan Samarinda. Menurutnya, manfaat ekonominya perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat setempat.
"Harapannya warga lokal diprioritaskan, tapi masyarakat juga harus meningkatkan kualitas agar mampu menduduki jabatan strategis di industri perhotelan, bukan hanya pekerja operasional," tutup Helmi.
