SAMARINDA — Kritik tajam dilayangkan Komisi II DPRD Samarinda terhadap penyerapan anggaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah pos anggaran belum terserap optimal, sementara kebutuhan warga, terutama di sektor pasar tradisional dan distribusi barang pokok, terus meningkat.
Iswandi menegaskan bahwa anggaran daerah bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menilai setiap rupiah yang dialokasikan harus berdampak nyata pada kesejahteraan pedagang kecil dan konsumen.
"Jangan sampai anggaran mengendap di kas daerah sementara pasar-pasar kita masih keluhan soal infrastruktur dan stabilitas harga. Prioritas harus jelas: berpihak kepada masyarakat," ujar Iswandi dalam rapat evaluasi, Senin lalu.
Komisi II menyoroti sejumlah program Disdag yang dinilai kurang progresif. Mulai dari revitalisasi pasar rakyat, pengawasan distribusi minyak goreng dan beras, hingga operasi pasar murah di kelurahan-kelurahan.
Menurut Iswandi, jika realisasi anggaran rendah, maka dampaknya langsung dirasakan oleh UMKM dan warga di tingkat RT/RW yang mengandalkan program tersebut untuk menekan harga kebutuhan pokok.
Persoalan serapan anggaran di Samarinda bukanlah hal baru. Di tahun-tahun sebelumnya, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap mengejar target di akhir tahun, yang berujung pada belanja tidak tepat sasaran.
Iswandi meminta Disdag untuk segera me