SAMARINDA — Anggapan bahwa warga enggan memeriksakan diri karena tidak tahu adanya program gratis mulai terbantahkan. DPRD Kalimantan Timur justru menemukan faktor yang lebih mendasar: informasi yang tidak merata hingga ke fasilitas kesehatan (faskes) dan trauma pelayanan yang kurang ramah.
Faskes Masih Tolak Pasien Meski Iuran Sudah Dijamin Pemprov
Dalam reses yang dilakukan Komisi IV DPRD Kaltim, keluhan soal penolakan berobat masih kerap muncul. Padahal, kata Darlis, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menjamin pembiayaan iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi seluruh warganya.
“Dalam setiap reses selalu saja ada masyarakat yang mengeluhkan ditolak berobat. Padahal asumsi kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi, seharusnya sudah tidak boleh lagi ada warga Kaltim yang ditolak berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama,” kata Darlis saat ditemui, Jumat (19/6/2026).
Politikus PAN itu menegaskan, penolakan seharusnya tidak terjadi di puskesmas atau klinik. Ia menjelaskan, sejak warga datang berobat, data kependudukannya bisa langsung didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung provinsi — tanpa perlu khawatir soal tunggakan atau kepemilikan kartu BPJS.
Bukan Soal Kartu, Tapi Soal Keyakinan Akan Dilayani
Darlis menilai, rendahnya angka pemanfaatan CKG mencerminkan krisis kepercayaan. Masyarakat, menurutnya, sudah tahu ada program cek kesehatan gratis. Namun mereka ragu apakah benar-benar akan dilayani dengan baik saat datang.
“Masyarakat itu tahu ada cek kesehatan gratis. Tetapi mereka pesimis, apakah benar ketika datang ke fasilitas kesehatan akan dilayani dengan baik atau tidak,” ujarnya.
Faktor psikologis ini, lanjut Darlis, diperparah oleh pengalaman antre panjang, petugas tidak tersedia, hingga harus bolak-balik datang. Akibatnya, warga enggan mengorbankan waktu dan biaya transportasi hanya untuk mendapat layanan yang tidak pasti.
DPRD: Jangan Salahkan Masyarakat, Evaluasi Pelayanan
Menurut Darlis, rendahnya partisipasi justru harus menjadi momentum introspeksi bagi pemerintah dan pengelola faskes. Ia meminta agar program yang sudah digelontorkan anggarannya tidak sia-sia karena pelayanan di lapangan yang buruk.
“Kalau yang menggunakan fasilitas CKG masih rendah, jangan langsung menyalahkan masyarakat. Barangkali ini menjadi wahana kita untuk introspeksi diri. Bisa jadi masyarakat pesimis atau tidak yakin mereka akan dilayani dengan baik,” ujarnya.
Darlis berharap pemerintah daerah memperkuat sosialisasi hingga ke tingkat faskes terbawah sekaligus memastikan kualitas layanan benar-benar ramah. “Jangan sampai programnya sudah bagus, anggarannya sudah ada, tetapi masyarakat enggan memanfaatkan karena pengalaman pelayanan yang kurang baik,” pungkasnya.
