SAMARINDA — DLH Samarinda mencatat ISPU kota sempat menyentuh rentang 101–200 atau kategori tidak sehat pada pagi 27 Oktober, sebelum turun ke kategori sedang pada sore hari. Pemantauan Rabu (28/10) pukul 07.00 Wita di Stasiun Labkesda Kaltim menunjukkan angka 57 dengan parameter kritis PM2.5.
Angka 57 itu membuat warga umumnya masih bisa beraktivitas di luar ruangan. Kelompok sensitif diminta mengurangi aktivitas fisik berat atau berkepanjangan di luar.
Perangkat pemantau kualitas udara milik DLH Samarinda di Stasiun Taman Segiri sedang menjalani pemeliharaan. Alat itu tidak berfungsi, sehingga data harian dialihkan ke stasiun milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Plt Kepala Bidang P2KLH DLH Samarinda Tri Ayu Wulandari menyebut kerja sama dengan Labkesda menjadi jalan sementara. Stasiun Labkesda juga terpasang di lokasi tetap, bukan perangkat bergerak.
"Hanya saja sekarang sedang maintenance, makanya alat itu saat ini tidak berfungsi. Jadi, kami bekerja samalah dengan stasiunnya Labkesda yang miliknya provinsi," ujar Tri Ayu.
DLH memperbarui pemantauan dua kali sehari, pukul 07.00 dan 16.00 Wita. Grafik 24 jam memperlihatkan kategori sedang hingga mendekati tidak sehat dalam tiga hari terakhir.
Tri Ayu menilai perubahan konsentrasi polutan berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Menurut dia, fluktuasi tidak bisa dikaitkan hanya dengan karhutla.
"Itu karena ada konsentrasi polutan yang terdeteksi. Itu artinya jadi sistem peringatan dini," kata Tri Ayu.
"Jadi bukan hanya sekadar ini dari kebakaran, tapi memang ada kontribusi dari aktivitas sekitar, terus arah angin, cuaca, dan sebagainya itu berpengaruh juga terhadap sebaran polutan di udara," ujarnya.
Ketergantungan pada satu stasiun membuat pembacaan kondisi udara Samarinda belum menyeluruh. Hasil pengukuran di satu lokasi hanya indikasi konsentrasi polutan, belum otomatis mewakili kawasan lain.
Tri Ayu mengakui pemantauan idealnya ditopang stasiun di beberapa titik. Menurut dia, keterwakilan wilayah itu butuh pembiayaan tersendiri.
"Kalau mau bicara cakupan Kota Samarinda, ya harus keterwakilan di beberapa titik. Cuma itu perlu pembiayaan juga," katanya.
DLH Samarinda sebelumnya mengajukan pengadaan alat pemantau kualitas udara untuk jangka panjang di sejumlah titik. Usulan itu belum terealisasi di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan biaya pemeliharaan.
Harga alat pemantau kualitas udara bisa mencapai ratusan juta rupiah. Biaya tidak berhenti di pembelian, tetapi mencakup perawatan agar perangkat terus beroperasi dan menghasilkan data.
"Memang itu alatnya tidak murah. Di tengah efisiensi ini, akhirnya kita berkolaborasi sekarang. Saat ini sih masih belum terealisasi, tapi itu sudah pernah diajukan untuk jangka panjang," jelas Tri Ayu.
Alat di Stasiun Taman Segiri sebelumnya merupakan bantuan Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk dukungan anggaran pemeliharaan. Rencana pengadaan di titik tambahan sudah diajukan, tetapi belum menjadi prioritas yang terealisasi.