BALIKPAPAN — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Timur mengedepankan ruang dialog guna meredam tensi politik. Hal ini berkaitan dengan munculnya wacana penggunaan hak angket oleh legislatif terhadap gubernur setempat.
Arahan tersebut disampaikan Tito di sela agenda peluncuran tenda rakyat di SMPN 13 Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah menjamin hubungan kelembagaan tetap harmonis agar roda pelayanan publik tidak terganggu oleh dinamika politik daerah.
Filosofi "Menarik Benang dari Tepung" dalam Politik Daerah
Mendagri memilih pendekatan persuasif ketimbang langkah konfrontatif saat ditanya mengenai potensi teguran kepada kepala daerah. Ia menegaskan bahwa setiap persoalan antara pemerintah daerah dan DPRD sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif.
"Prinsip saya adalah membangun komunikasi. Saya selalu menggunakan filosofi menarik benang dari tepung, benangnya bisa diambil, masalah selesai, tapi tepungnya tidak berantakan," ujar Tito.
Pernyataan tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah pusat dalam menyikapi hubungan antarinstitusi di daerah. Tito menilai, menjaga stabilitas jauh lebih efektif daripada memperuncing perbedaan pendapat yang sedang berkembang di internal pemerintahan provinsi.
Bagaimana Dampak Wacana Hak Angket Bagi Pemerintahan Kaltim?
Kementerian Dalam Negeri memastikan terus memantau secara saksama setiap perkembangan politik di Kalimantan Timur. Meski hak angket merupakan mekanisme pengawasan resmi yang dimiliki DPRD, penggunaannya perlu dikelola secara bijak agar tidak memicu ketegangan berkepanjangan.
Jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik, dinamika ini dikhawatirkan dapat mengganggu fokus kerja pemerintah daerah. Pemerintah pusat berharap setiap kendala administratif maupun kebijakan dapat tuntas melalui musyawarah tanpa menimbulkan gejolak yang merugikan masyarakat.
Melalui pendekatan komunikasi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan tetap terjaga. Fokus utama seluruh elemen pemerintahan di Kalimantan Timur diharapkan kembali pada pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan bagi warga.
