PENAJAM — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara (Kemenag PPU) memastikan diri untuk segera melakukan akselerasi pembenahan internal dan peningkatan kualitas layanan publik. Langkah ini diambil setelah pihaknya mempelajari keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kemenag Kabupaten Paser yang dinilai berhasil menekan pungli dan mempercepat waktu pengurusan dokumen.
Apa yang Membuat Zona Integritas Paser Berhasil?
Keberhasilan Kabupaten Paser dalam membangun ZI tidak lepas dari komitmen pimpinan dan pengawasan ketat terhadap setiap proses pelayanan. Sistem digitalisasi administrasi di sana disebut mampu memangkas waktu pengurusan, seperti pencatatan nikah dan penerbitan akta kematian, dari hitungan hari menjadi hanya beberapa jam. Kini, model tersebut ingin diadopsi oleh Kemenag PPU.
"Kami tidak ingin sekadar mengekor, tetapi benar-benar menerapkan sistem yang sudah teruji. Target kami, tidak ada lagi warga yang harus bolak-balik karena berkas tidak lengkap atau petugas yang tidak berada di tempat," ujar perwakilan Kemenag PPU dalam sebuah forum internal, pekan lalu.
Langkah Konkret yang Disiapkan Kemenag PPU
Pembenahan tidak hanya bersifat prosedural. Kemenag PPU berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM) di setiap seksi pelayanan. Beberapa pegawai yang dinilai kurang responsif akan dialihkan ke posisi non-pelayanan atau diberikan pelatihan khusus.
- Evaluasi ulang standar operasional prosedur (SOP) di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
- Pemasangan kotak pengaduan digital dan penempatan petugas penghubung di setiap loket.
- Penerapan sistem antrean online untuk mengurangi penumpukan fisik di kantor.
Dampak Langsung bagi Warga PPU
Jika akselerasi ini berjalan sesuai rencana, warga PPU akan merasakan dampak langsung dalam waktu dekat. Proses pengurusan dokumen keagamaan seperti pendaftaran haji, pengesahan pernikahan, dan pembuatan akta wakaf diharapkan bisa selesai dalam satu kali kunjungan. Selama ini, keluhan paling sering datang dari warga yang tinggal di kecamatan jauh seperti Babulu dan Waru yang harus mengeluarkan biaya transportasi lebih untuk melengkapi administrasi.
Pemerintah Kabupaten PPU sendiri menyambut positif inisiatif ini. Peningkatan kualitas layanan publik di lembaga vertikal seperti Kemenag dinilai akan ikut mendongkrak indeks kepuasan masyarakat (IKM) daerah secara keseluruhan. Kemenag PPU menargetkan transformasi ini mulai terlihat efektif pada semester kedua tahun ini.
