SAMARINDA — Sejumlah sekolah di Kota Tepian belum merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut pelaksanaan program ini masih berjalan secara bertahap dan belum merata karena kesiapan di lapangan belum optimal.
Kesiapan Teknis Jadi Kendala Utama Pemerataan MBG
Sri menjelaskan, program MBG tidak bisa dipaksakan berjalan serentak tanpa kesiapan matang. Ia menyoroti sejumlah aspek teknis yang harus dipenuhi sebelum cakupan program diperluas ke lebih banyak sekolah.
“MBG ini kan terkait dengan data dan kesiapan daerah. Apakah satu daerah misalnya satu orang pengelola MBG ini benar-benar bisa, jangan sampai kita bikin MBG di satu sekolah misalnya dengan 3.000 anak sasaran lalu pengelolaannya itu enggak siap,” ujar Sri, Jumat (5/6/2026).
Menurut politisi DPRD Samarinda itu, kesiapan yang dimaksud mencakup jumlah penerima manfaat, sarana pendukung seperti bangunan dapur, sumber daya manusia pengelola, hingga aspek perizinan. Ia menegaskan seluruh komponen tersebut harus dipastikan siap sebelum program diperluas.
DPRD: Pemda Hanya Penerima Manfaat, Dana Sepenuhnya dari Pusat
Sri menegaskan ketimpangan pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah bukan semata-mata karena kelalaian pemerintah daerah. Sebab, skema program, pendanaan, hingga mekanisme pelaksanaannya masih berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Banyak juga yang kenapa sekolah saya belum mendapatkan MBG, tetapi ya bagaimana, karena dana pusat. Kita hanya menerima manfaat,” tegasnya.
Akibatnya, DPRD Samarinda kerap menerima pertanyaan dari pihak sekolah yang belum kebagian program. Namun, Pemkot Samarinda hanya berperan sebagai penerima manfaat dan pendukung pelaksanaan di lapangan, bukan sebagai pengambil keputusan utama.
Pelibatan UMKM dalam MBG Masih Perlu Dievaluasi
Selain soal pemerataan, Sri juga menyoroti rencana pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai penyediaan MBG. Menurutnya, skema ini masih perlu dievaluasi agar manfaat ekonomi yang diharapkan benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan MBG ke depan berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh siswa di Kota Samarinda secara bertahap.
Dengan pengelolaan yang matang dan dukungan berbagai pihak, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga memberi dampak positif bagi sektor ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam penyediaan kebutuhan program tersebut.
