BALIKPAPAN — Ketua DPRD Provinsi Kaltim, H Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan surat suara lima tahun sekali. Dalam sosialisasi bertajuk “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital” yang digelar di Jalan Blora II, RT 23, Klandasan Ilir, Sabtu (13/6/2026), ia mengingatkan hak fundamental warga untuk mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hak Warga Mengawasi APBD Kaltim
“Bapak dan Ibu punya hak untuk mengawasi APBD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, punya hak untuk menikmati anggaran dan pendapatan di daerah,” ujar Hamas, sapaan akrabnya.
Ia menyoroti posisi strategis Balikpapan yang kini tak hanya menjadi pintu gerbang, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi bagi Kaltim, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hamas mengingatkan agar masyarakat Balikpapan tidak terpinggirkan oleh hadirnya IKN.
Ancaman Hoaks dan Literasi Digital Rendah
Perwakilan Pemkot Balikpapan, Agus Kristanto, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menyebut hoaks sebagai tantangan besar di era digital. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengakses informasi dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong.
“Hoaks menjadi tantangan besar di era digital. Masyarakat harus lebih bijak dan mengakses informasi dari sumber resmi,” kata dia.
Menurut Agus, rendahnya literasi digital membuat warga rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan teknologi, termasuk peretasan.
Teknologi: Manfaat dan Risiko yang Mengintai
Ketua MPI KNPI Balikpapan, Andi Achmad Mutawalli, menilai perkembangan teknologi digital telah mengubah layanan publik hingga aktivitas sehari-hari secara signifikan. Namun, ia juga mengingatkan adanya dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti penyebaran informasi yang merugikan dan ketergantungan berlebihan terhadap teknologi.
“Teknologi harus dimanfaatkan secara bijak. Masyarakat perlu memahami manfaat sekaligus risikonya,” paparnya.
Pihaknya berharap kegiatan penguatan demokrasi daerah ini tidak berlangsung seremonial semata. Ia menginginkan forum ini menjadi wadah edukasi nyata dan tempat bagi masyarakat menyampaikan unek-unek serta harapan mereka terhadap pembangunan di Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.
