KALIMANTAN TIMUR — Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. "Saya kira perusahaan BUMN jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu jumlahnya seribu lebih," ujarnya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/6/2026).
Dari total 1.077 entitas yang terdata, sebanyak 258 perusahaan telah berhasil dikonsolidasikan dan dilebur ke dalam induk-induk holding terintegrasi. Sisanya, yang dinilai tidak efektif dan menderita kerugian kronis, menjadi sasaran likuidasi.
1.600 Jabatan Direksi-Komisaris Tereliminasi
Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah telah melikuidasi sekitar 240 perusahaan negara. Dari proses tersebut, Prabowo membeberkan kalkulasi biaya operasional manajemen yang selama ini membebani APBN.
"Kalau dihitung empat direksi dan empat komisaris, delapan. Dikalikan 200 lebih, ada 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Sudah rugi, minta bonus lagi," tegas Presiden.
Dengan asumsi gaji minimal Rp50 juta per bulan untuk setiap pejabat—di mana banyak di antaranya mengantongi penghasilan jauh di atas angka tersebut—negara harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah setiap bulan di luar fasilitas bonus korporasi. Eliminasi 1.600 pos jabatan tinggi ini disebut telah menghemat triliunan rupiah.
Target Konsolidasi: 300 Entitas Tersisa
Rencana pembubaran massal ini merupakan bagian dari Peta Jalan Konsolidasi dan Rasionalisasi BUMN Indonesia 2026. Pemerintah menargetkan penyusutan struktur hingga menyisakan sekitar 300 perusahaan negara yang sehat dan produktif.
Prabowo memastikan penyusutan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik pada instrumen vital. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan yang tersisa agar fokus mencetak dividen bagi negara, alih-alih terus bergantung pada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Kami menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," pungkasnya. Langkah ini menjadi sinyal keras pemerintah untuk menghentikan kebocoran anggaran dan membersihkan gurita bisnis pelat merah yang merugikan keuangan negara.
