SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga paruh pertama 2025 belum sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim, Senin (22/6/2026) malam, sebagai jawaban atas pandangan fraksi terkait Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
“Pemerintah terus memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pendataan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujar Seno di hadapan anggota dewan.
Digitalisasi Pajak dan Data 14.444 Unit Kendaraan Perusahaan
Untuk mengejar target, Pemprov Kaltim mendorong digitalisasi layanan perpajakan. “Mengoptimalkan digitalisasi layanan dan memperluas akses pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat,” jelasnya.
Strategi ekstensifikasi juga digencarkan. Dari pendataan tim terpadu terhadap 726 perusahaan sektor sumber daya alam, ditemukan potensi pajak dari 14.444 unit kendaraan bermotor dan 2.562 unit alat berat yang selama ini belum terdata. Selain itu, potensi pajak air permukaan tercatat sebesar 3,1 juta meter kubik.
Kurang Salur DBH Rp 1,91 Triliun dan Potensi Karbon Rp 300 Miliar
Dalam forum yang sama, Wagub Seno menyoroti masih adanya kurang salur dana bagi hasil (DBH) tahun 2023–2024 yang mencapai Rp1,91 triliun. “Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah pusat untuk penyelesaian kurang salur dana bagi hasil,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam. “Kami memperjuangkan keadilan fiskal agar porsi dana bagi hasil lebih sesuai dengan kontribusi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil,” katanya.
Di luar itu, Pemprov mulai mengembangkan sumber pendapatan baru dari sektor ekonomi karbon. “Potensi ekonomi karbon masih terus kami dorong bersama kementerian terkait dan lembaga internasional,” jelas Seno, merujuk pada potensi sekitar Rp300 miliar dari perdagangan karbon.
Hilirisasi Industri Jadi Jurus Jangka Panjang
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang selama ini menjadi tulang punggung, Pemprov Kaltim mempercepat hilirisasi industri. “Transformasi ekonomi terus diarahkan melalui hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif,” pungkasnya.
