SAMARINDA — Sepuluh kepala daerah di Kalimantan Timur akan bergerak serentak menghadap Menteri Keuangan. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memimpin langsung inisiatif ini setelah memimpin rapat koordinasi keuangan daerah di Samarinda, Senin (3/8/2026).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Penurunan alokasi TKD dinilai bakal memangkas ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik di tingkat kabupaten dan kota. Rudy menegaskan, sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar, Kaltim semestinya mendapat dukungan fiskal yang memadai.
Soliditas Satu Tubuh: Pemprov dan Pemkab/Pemkot Bergerak Bersama
Dalam arahannya, Rudy menekankan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. "Pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan," tegasnya.
Menurut Rudy, persoalan fiskal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika APBD melemah, dampaknya langsung terasa pada pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Karena itu, ia mengusulkan seluruh kepala daerah hadir bersama dalam audiensi tersebut.
"Kita Akan Datang Baik-baik dan Tanya Apa Solusinya"
Rudy memastikan langkah ini ditempuh dengan cara yang santun dan prosedural. "Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya," ujarnya, dikutip dari akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menegaskan, perjuangan ini semata-mata untuk meningkatkan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kalimantan Timur," katanya.
Penurunan TKD: Ancaman bagi Program Pembangunan Daerah
Persoalan transfer daerah memang menjadi pekerjaan rumah klasik bagi daerah-daerah kaya sumber daya alam. Fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan fiskal pusat kerap membuat alokasi TKD tidak stabil. Bagi Kaltim, ketidakpastian ini berisiko mengganggu kelanjutan proyek-proyek strategis yang tengah berjalan.
Dengan adanya rencana audiensi kolektif ini, Rudy berharap pemerintah pusat dapat memberikan kejelasan dan solusi konkret. Ia ingin memastikan pembangunan di Kaltim tidak tersendat hanya karena persoalan administrasi fiskal.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk menyamakan persepsi sebelum berangkat menghadap Menteri Keuangan. Tidak ada detail jadwal pasti yang disebutkan dalam rapat, namun sinyal soliditas antar pemerintah daerah sudah bulat.
