KALIMANTAN TIMUR — Pembentukan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi kembali digulirkan di Kotawaringin Timur. Usulan ini lahir dari rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotim, Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat penegak hukum pada Kamis (27/8/2026) di Sampit.
Asisten II Setda Kotim, Rody Kamislam, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung inisiatif tersebut. Menurutnya, tim ini nantinya akan menjadi wadah koordinasi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Mengapa Satgas Sempat Nonaktif?
Rody menjelaskan, tim pengawasan sebenarnya sudah pernah dibentuk. Namun, setelah kewenangan pengawasan sektor energi dialihkan ke pemerintah provinsi pada 2016, tim tersebut otomatis tidak beroperasi lagi.
“Kalau memang dibentuk kembali, saya kira ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dan memudahkan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi,” kata Rody dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Apa Saja yang Akan Diawasi?
Fokus utama satgas nanti adalah memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Pengawasan tidak bisa dilakukan satu instansi saja, sehingga kolaborasi antarlembaga menjadi kunci.
Ruang lingkup kerjanya mencakup penelusuran dugaan penyalahgunaan BBM subsidi hingga menjawab keluhan warga soal antrean panjang di SPBU. Tim akan melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU.
Kapan Warga Bisa Merasakan Manfaatnya?
Belum ada kepastian jadwal pembentukan tim. Rody menegaskan, satgas akan direalisasikan apabila menjadi kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam rapat tersebut.
“Pemerintah daerah siap mendukung pembentukan tim tersebut apabila menjadi kesepakatan bersama dalam upaya memperbaiki sistem distribusi BBM di Kotim,” ujarnya.
Bagi warga yang selama ini mengantre berjam-jam di SPBU, pembentukan tim ini setidaknya membuka ruang perbaikan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pengawasan dan sanksi bagi oknum yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi.
