BONTANG — Pemerintah Kota Bontang bergerak cepat merespons pembukaan kembali keran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Proposal senilai Rp 202 miliar resmi disodorkan untuk menopang pembiayaan berbagai pembangunan fisik maupun program prioritas daerah.
Ketergantungan terhadap dana imbuhan ini tergolong tinggi mengingat proyeksi pendapatan APBD 2027 Bontang diperkirakan hanya menyentuh angka Rp 1,7 triliun. Tambahan dana dari provinsi menjadi kunci agar postur anggaran tetap sehat dan proporsional bagi kebutuhan publik.
Menjaga Alokasi TPP dan Keseimbangan Belanja Pegawai
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyebutkan bahwa sokongan Bankeu sangat krusial untuk menjaga rasio belanja daerah. Dengan adanya kucuran dana ini, pemerintah setempat optimistis tidak perlu melakukan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Regulasi membatasi alokasi belanja pegawai agar tidak melampaui angka 30 persen dari total anggaran. Bankeu akan membantu menyeimbangkan komposisi tersebut sehingga hak-hak pegawai tetap terpenuhi tanpa mengorbankan belanja modal untuk pembangunan.
Prioritas untuk Penanganan Banjir dan Stunting
Dari total usulan yang diajukan, Pemkot Bontang menitikberatkan pada lima program prioritas. Dua sektor yang menjadi perhatian utama adalah upaya penanggulangan banjir serta percepatan penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
Untuk urusan banjir, usulan difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang secara kewenangan berada di bawah naungan provinsi namun berlokasi di Bontang. Rencana kerja meliputi pembangunan drainase, tanggul, hingga normalisasi sungai yang selama ini menjadi pemicu genangan.
Selain infrastruktur fisik, sebagian anggaran juga diarahkan untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Fokusnya adalah memastikan intervensi stunting berjalan maksimal melalui berbagai program strategis di tingkat kelurahan.
Percepatan Usulan Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Pengajuan proposal ini dilakukan segera setelah kanal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Bankeu kembali dibuka oleh Pemprov Kaltim. Sebelumnya, akses untuk pengusulan anggaran tersebut sempat ditutup sementara sehingga menghambat koordinasi pendanaan.
“Sudah di buka lagi. Sekarang kami usulkan cepat biar bisa diakomodir,” kata Neni.
Neni berharap seluruh daftar usulan yang telah disampaikan dapat disetujui secara maksimal oleh pemerintah provinsi. Keberlanjutan proyek-proyek strategis di Bontang sangat bergantung pada seberapa besar porsi anggaran yang nantinya diakomodasi dalam APBD provinsi.
