JAKARTA — Center for Budget Analysis (CBA) mengkritik keras alokasi anggaran furnitur untuk sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun anggaran 2026. Lembaga kajian anggaran itu menyoroti ketimpangan signifikan antara anggaran pengadaan furnitur untuk Istana Wakil Presiden dengan Masjid Negara.
Anggaran Furnitur Istana Wapres Rp 33,3 Miliar
Berdasarkan data yang dihimpun CBA, anggaran pengadaan furnitur untuk Istana Wakil Presiden di IKN mencapai Rp 33,3 miliar. Nominal ini dinilai sangat jomplang jika dibandingkan dengan alokasi untuk Masjid Negara yang hanya sebesar Rp 1,8 miliar. Selisih lebih dari 18 kali lipat ini menjadi sorotan utama CBA.
Prioritas Anggaran di Kawasan Inti Pemerintahan
Ketimpangan ini memicu pertanyaan publik soal prioritas pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan. CBA menilai alokasi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara pembangunan simbol eksekutif dengan sarana ibadah yang seharusnya menjadi fasilitas publik setara. "Anggaran furnitur istana yang sangat besar tidak sebanding dengan masjid yang notabene menjadi ikon spiritual negara," ujar peneliti CBA dalam rilisnya.
Konteks Pembangunan IKN yang Terus Berjalan
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang terus berjalan dengan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun, temuan CBA ini menjadi pengingat agar setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan mencerminkan kebutuhan publik secara proporsional. Publik pun menanti respons resmi dari pemerintah pusat maupun Otorita IKN terkait temuan ini.
FAQ PAA: Mengapa Anggaran Masjid Negara Hanya Rp 1,8 Miliar?
Pertanyaan soal nominal Rp 1,8 miliar untuk masjid negara kerap muncul di mesin pencari. Meski belum ada penjelasan resmi, angka tersebut bisa jadi hanya alokasi untuk tahap awal atau item furnitur tertentu. CBA mendorong pemerintah untuk membuka detail rincian anggaran agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
FAQ PAA: Apa Dampak Ketimpangan Anggaran IKN?
Ketimpangan anggaran seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan APBN. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, isu ini bisa menjadi bola liar di tahun politik. CBA merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan mengumumkan dasar penetapan anggaran furnitur di IKN.
