BONTANG — Permintaan evaluasi itu disampaikan Agus Haris menyusul adanya laporan terkait penyewaan aset daerah yang berada di luar provinsi. Salah satu aset yang disorot adalah kapal jenis Roll-on/Roll-off (RoRo) yang disewakan dengan nilai kontrak Rp 2 miliar.
Nilai Sewa Jauh di Bawah Harga Pasar
Agus Haris menilai angka tersebut tidak realistis. Menurutnya, tarif sewa kapal RoRo di pasar nasional bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari nominal yang tercantum dalam kontrak.
“Ini harus dievaluasi. Jangan sampai aset daerah justru tidak memberikan pendapatan optimal bagi Bontang,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin lalu.
Apa Itu Kapal RoRo dan Potensi Bisnisnya?
Kapal RoRo dirancang untuk mengangkut kendaraan roda empat dan alat berat. Kapal jenis ini banyak disewa untuk proyek logistik, tambang, dan distribusi barang antar pulau. Di kawasan timur Indonesia, permintaan kapal RoRo cenderung tinggi seiring aktivitas pertambangan dan pembangunan infrastruktur.
Dengan potensi pasar yang besar, Agus Haris mempertanyakan dasar penetapan harga sewa Rp 2 miliar. Ia menduga ada celah dalam proses negosiasi kontrak yang tidak melibatkan kajian harga pasar secara menyeluruh.
Perumda AUJ Diminta Buka Data Kontrak
Agus Haris meminta manajemen AUJ membuka seluruh dokumen perjanjian sewa-menyewa aset di Bali. Ia ingin memastikan tidak ada unsur kerugian negara akibat kesalahan perhitungan atau bahkan praktik mark-up.
“Kami ingin transparan. Kalau memang ada potensi pendapatan yang lebih besar, kenapa disewakan murah? Ini yang harus dijawab manajemen,” tegasnya.
Mengapa Aset Pemkot Bontang Ada di Bali?
Keberadaan aset Pemkot Bontang di Bali sendiri sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan DPRD setempat. Beberapa aset berupa kapal dan properti dilaporkan dikelola oleh Perumda AUJ sejak beberapa tahun lalu. Namun, laporan keuangan dan kontribusi pendapatan ke kas daerah dinilai belum optimal.
Agus Haris menginstruksikan agar evaluasi kontrak dilakukan paling lambat akhir bulan ini. Jika ditemukan kejanggalan, ia tidak menutup kemungkinan akan merekomendasikan pemutusan kontrak sepihak.
Apa Langkah Selanjutnya?
Manajemen AUJ dijadwalkan akan mempresentasikan hasil evaluasi kontrak dalam rapat dengan jajaran Pemkot Bontang pekan depan. Agus Haris berharap ada perbaikan skema sewa yang lebih menguntungkan daerah.
“Kalau memang tidak menguntungkan, lebih baik aset itu dikelola sendiri atau dialihfungsikan. Daripada terus merugi,” pungkasnya.
