SAMARINDA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menyoroti kualitas belanja pendidikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Meski alokasi telah menembus angka 27 persen atau melampaui batas minimal mandatori 20 persen, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menilai persentase tinggi belum menjamin anggaran tersebut mampu menjawab persoalan pendidikan di lapangan.
Menurut Sarkowi, komposisi belanja saat ini masih didominasi belanja pegawai. Dari total pagu sekitar Rp3,2 triliun, lebih dari sepertiganya atau Rp1,1 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan ASN. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban konstitusional tidak boleh hanya diukur dari angka persentase semata.
“Komitmen 27 persen itu kalau di-breakdown isinya apa? Kalau isinya ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang kita alami selama ini dan juga sudah menjadi catatan BPK untuk kita selesaikan, berarti tidak ada progres dalam penanganan persoalan pendidikan kita,” kata Sarkowi, Kamis (20/8/2026).
Mandatori 20 Persen Bukan Sekadar Formalitas
Politisi tersebut menekankan bahwa ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan mengandung bobot yang lebih dalam dari sekadar pemenuhan angka. Ia menilai ada dua aspek utama yang harus dibuktikan oleh pemerintah daerah, yakni kewenangan pengelolaan dan dampak nyata terhadap penyelesaian masalah pendidikan.
“Mandatori itu minimal 20 persen, itu mengandung pembobotan. Bobot yang pertama adalah bobot yang terkait dengan kewenangan dan bobot yang terkait dengan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan pendidikan yang ada. Bukan hanya asal lebih 20 persen,” tegasnya.
Ruang Fiskal Menyempit, Belanja Harus Lebih Terarah
Sorotan ini menjadi semakin relevan karena kemampuan fiskal Kaltim diproyeksikan menurun signifikan pada 2027. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, APBD Kaltim diperkirakan hanya sekitar Rp12,1 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan belanja APBD 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun dengan pendapatan Rp14,25 triliun.
Dengan ruang fiskal yang kian sempit, Sarkowi mendesak agar belanja pendidikan diprioritaskan untuk urusan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim, khususnya jenjang SMA, SMK, dan SLB. Ia mencontohkan pemenuhan perlengkapan siswa yang selama ini dinilai masih minim.
“Kalau selama ini bajunya cuma satu setel, kenapa tidak bisa tiga setel? Itu juga aspirasi dari para orang tua. Selama ini hanya putih abu-abu. Kenapa tidak Pramuka? Kenapa tidak ditambah dengan batik, misalnya, atau baju olahraga,” ungkapnya.
Perbaikan Sekolah Rusak dan Proyek Putus Kontrak Jadi Prioritas
Selain kebutuhan siswa, perhatian utama juga harus diarahkan pada perbaikan infrastruktur sekolah. Sarkowi menyebut masih banyak gedung SMA, SMK, dan SLB milik provinsi dalam kondisi rusak. Proyek renovasi yang sebelumnya mengalami putus kontrak juga harus menjadi catatan penting dalam penyusunan anggaran tahun depan.
“Di kita ini masih ada sekolah-sekolah yang masih kondisi rusak yang menjadi kewenangan kita. SMA, SMK, SLB. Itu harusnya diprioritaskan,” katanya.
Ia menambahkan, sekolah-sekolah baru yang masih menumpang di lokasi lain juga belum memiliki fasilitas sendiri. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses belajar mengajar dan harus segera dialokasikan anggarannya.
“Pendidikan lagi terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan sekolah-sekolah baru yang sekarang menumpang. Ini kan harus kita prioritaskan,” ujarnya.
Sarkowi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembahasan anggaran pendidikan tidak berhenti pada angka 20 persen atau 27 persen. Indikator utamanya adalah sejauh mana setiap rupiah yang digelontorkan mampu menyentuh akar persoalan dan memberikan manfaat terukur bagi siswa di Kalimantan Timur.
“Jadi 20 persen itu benar-benar akan bisa menyentuh kepada solusi mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan selama ini,” tutup Sarkowi.
