BONTANG — Wacana pembangunan Taman Makam Pahlawan di Kota Bontang mulai mengemuka. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengusulkan pemanfaatan sebagian lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Bontang Lestari untuk lokasi persemayaman para pahlawan.
Lahan seluas 2 hektare itu dinilai memadai untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi prajurit TNI, Polri, maupun veteran yang gugur dalam menjalankan tugas. Rencana ini ditargetkan mulai dibahas pada 2027.
Latar Belakang Usulan TMP di Bontang
Gagasan ini muncul setelah Neni menghadiri kegiatan pembekalan ketahanan keluarga yang diikuti 350 prajurit Batalyon Arhanud 7 Agni Bala Cakti (ABC). Satuan tersebut tengah menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia.
"Kami usulkan masih. Semoga aja bisa terealisasikan. Lahan 2 hektar lah kami siapkan. Biar prajurit TNI atau Polri di Bontang yang gugur dalam bertugas punya tempat persemayaman," ucap Neni.
Proses Alih Fungsi Tidak Perlu Biaya Besar
Neni memastikan pengalihan fungsi RTH menjadi TMP tidak membutuhkan anggaran besar. Pasalnya, lahan yang ada tidak perlu dibebaskan terlebih dahulu karena statusnya sudah milik pemerintah kota.
"Tidak perlu biaya besar juga. Semoga 2027 nanti bisa mulai dibahas yah," tuturnya.
Meski demikian, anggaran tetap perlu dialokasikan untuk perawatan taman makam agar tetap asri dan hijau. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang pun menyebut konsep TMP yang akan dibangun nantinya harus tetap mempertahankan fungsi ekologis kawasan tersebut.
Tidak Hanya untuk Prajurit, Veteran Juga Bisa Dimakamkan
Rencananya, TMP tidak hanya diperuntukkan bagi prajurit aktif yang gugur. Para veteran yang pernah bertugas di satuan pengamanan perbatasan juga dapat dimakamkan di lokasi yang sama sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya.
"Veteran bisa juga. Tapi nanti teknis masih kami bahas yah," pungkasnya.
Saat ini, Pemkot Bontang masih menunggu proses pembahasan lebih lanjut terkait regulasi dan teknis pelaksanaan di lapangan. Kepastian realisasi proyek ini akan bergantung pada pembahasan anggaran dan persetujuan perangkat daerah terkait pada tahun 2027 mendatang.
