SAMARINDA — Andi Harun mengungkapkan kritiknya terhadap praktik perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, sebagian besar kegiatan tersebut hanya formalitas dan tidak memberi dampak nyata bagi pelayanan publik.
“Saya sangat amat yakin dan percaya bahwa rata-rata perjalanan dinas itu di atas 50 persen tidak memberikan dampak faedah dan pemborosan. Banyak perjanan dinas yang bohong-bohong, tipu-tipu,” ujar Andi dalam pernyataannya Senin (31/8/2026).
Anggaran Digeser ke Puskesmas dan Jalan
Kebijakan efisiensi ini bukan sekadar pengurangan nominal. Andi menegaskan penghematan harus dilakukan secara signifikan, bukan parsial. Jika hanya dipangkas 50 persen, ia menilai hal itu belum cukup disebut berhemat.
“Kalau belanja makan minum dan perjalanan dinas dikurangi, angkanya 90-95 persen. Kalau hanya 50 persen artinya belum berhemat. Penghematan itu bisa kita gunakan anggarannya untuk membangun Puskesmas dan jalan,” kata Andi Harun.
Dana hasil efisiensi tersebut nantinya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih dirasakan langsung oleh warga. Prioritas pertama adalah pembangunan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan perbaikan infrastruktur jalan di Samarinda.
Contoh Perjalanan Dinas yang Tak Jelas Manfaatnya
Andi menyoroti agenda konsultasi ke Jakarta yang kerap diisi dengan kunjungan ke sejumlah lokasi, termasuk kawasan Senayan. Kegiatan semacam ini, menurutnya, perlu diuji secara terbuka untuk melihat hasil yang benar-benar diperoleh pemerintah daerah.
“Jadi efisiensi bukan hanya narasi. Karena yang diminta berhemat untuk belanja yang tidak penting dan tidak prioritas itu perlu kita sisihkan untuk belanja yang dibutuhkan rakyat,” demikian Andi Harun.
Ajak Aktivis dan Penegak Hukum Bedah Data Perjalanan Dinas
Wali Kota Samarinda itu juga membuka ruang bagi publik untuk menguji efektivitas penggunaan anggaran. Ia menantang seluruh data perjalanan dinas di lingkungan Pemkot Samarinda untuk dikumpulkan dan diperiksa bersama.
“Kalau perjalanan mau diuji, ayok semua kita kumpulkan data perjalanan dinas dan kita bedah. Kita beri aktivis dan penegak hukum untuk membedahnya,” seru Andi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi atas kebijakan efisiensi yang tengah berjalan. Dengan begitu, masyarakat dapat memastikan setiap rupiah yang dihemat benar-benar dialihkan ke program yang memberi manfaat langsung bagi warga Samarinda.
```
