JAKARTA — Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2027 berlangsung tertutup di Komisi I DPR RI. Meski begitu, sejumlah poin penting terkait prioritas penggunaan anggaran dan respons atas kondisi darurat kebencanaan mulai terungkap ke publik.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto secara khusus mengapresiasi gerak cepat TNI dalam merespons berbagai situasi darurat. Mulai dari penanganan kebakaran hutan hingga operasi bantuan bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai menunjukkan kesiapan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan personel di lapangan.
Anggaran 2027 dan Prioritas Tugas Pertahanan
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa seluruh alokasi yang disetujui dalam RKA nantinya akan difokuskan untuk efektivitas tugas pokok. "Anggaran yang diberikan kepada Kemhan dan TNI akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara," ujarnya dalam keterangan pers usai rapat.
Ia menambahkan, institusi yang dipimpinnya bersama jajaran TNI akan terus menjalankan mandat negara. Salah satu yang ditekankan adalah dukungan terhadap strategi transformasi pembangunan yang tengah berjalan di pemerintahan.
Karhutla Jadi Sorotan, TNI Kerahkan Seluruh Kekuatan
Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu pembahasan yang mengemuka dalam rapat tertutup tersebut. Menhan Sjafrie menyebut bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk upaya pemadaman dan penanganan.
Ia pun melontarkan ajakan kepada seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. "Mari bergotong-royong dalam rangka mitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang," kata Sjafrie, menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh TNI seorang diri.
Jajaran Puncak Militer Hadiri Raker Tertutup
Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI itu dihadiri oleh jajaran puncak Kementerian Pertahanan dan TNI. Turut hadir Wakil Menteri Pertahanan RI, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), hingga Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).
Selain itu, hadir pula Sekretaris Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal Kemhan, Kepala Badan Logistik (Kabaloghan) Kemhan, serta Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI. Kehadiran para pejabat utama ini menandakan pembahasan RKA 2027 menyangkut kebutuhan mendasar seluruh matra, baik darat, laut, maupun udara.
Hingga berita ini diturunkan, detail pagu anggaran yang diajukan maupun hasil kesepakatan rapat belum dipublikasikan secara resmi. Publik masih menunggu hasil final pembahasan yang biasanya dituangkan dalam kesepakatan antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan.
