KALIMANTAN TIMUR — MAKASSAR — Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan lewat sistem digital dan pemantauan langsung di lapangan bersama aparat penegak hukum serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pengawasan gabungan terbaru berlangsung di SPBU Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/9). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi lintas sektoral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan mengurai antrean di sejumlah SPBU sekaligus memastikan penyaluran sesuai ketentuan.
Apa yang Terjadi pada QR Code yang Diblokir?
QR Code Subsidi Tepat adalah mekanisme digital yang digunakan untuk membeli BBM bersubsidi jenis tertentu. Setiap kode terhubung dengan data kendaraan dan riwayat transaksi pemiliknya.
Petugas memindai QR code milik pelanggan saat monitoring berlangsung. Data transaksi itu kemudian dianalisis untuk melihat riwayat pembelian. Pola pengisian yang berulang atau tidak wajar akan diidentifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan pengawasan ini bertujuan melindungi hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Monitoring ini kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami juga melakukan pengecekan terhadap transaksi menggunakan QR Code untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi apabila terdapat pengisian yang berulang atau tidak wajar,” ujar Lilik.
Mengapa Transaksi Dianggap Tidak Wajar?
BBM subsidi diperuntukkan bagi golongan masyarakat tertentu yang telah ditetapkan. Pengisian dalam jumlah besar secara berulang dalam waktu singkat, atau pembelian yang melebihi kuota harian, menjadi indikasi penyalahgunaan.
Pemblokiran ini bukan tanpa alasan. Jika dibiarkan, subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat berhak justru habis digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, antrean panjang di SPBU dan kelangkaan pasokan kerap terjadi di lapangan.
Lilik menyatakan pengawasan akan terus diperkuat, baik melalui sistem maupun pemantauan langsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga akan berlanjut untuk evaluasi berkala.
“Kami terus memperkuat pengawasan, baik melalui sistem maupun pemantauan langsung di lapangan. Apabila ditemukan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai, tentunya akan kami lakukan pengecekan dan tindak lanjut sesuai ketentuan,” jelasnya.
Bagaimana Jika QR Code Saya Terblokir?
Masyarakat yang merasa QR Code Subsidi Tepat miliknya terblokir tanpa alasan jelas dapat menyampaikan keluhan melalui Pertamina Customer Solution (PCS) di nomor 135. Petugas akan melakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertamina mengimbau seluruh pengguna BBM subsidi melakukan pembelian sesuai kebutuhan dan ketentuan. Pemilik kendaraan juga diingatkan untuk tidak meminjamkan QR code kepada pihak lain demi menghindari risiko pemblokiran.
Informasi lengkap mengenai kebijakan BBM subsidi dan mekanisme pengaduan dapat diakses melalui kantor Pertamina Patra Niaga terdekat atau kanal resmi Pertamina.
