SAMARINDA — Pemprov Kaltim menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dengan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, khususnya untuk kawasan perbatasan dan wilayah penyangga IKN. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim. Rudy Mas'ud menyambut langsung rombongan Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar.
"Selamat datang. Mudah-mudahan sinergi bisa terjalin dengan baik. Yang jelas, Pemprov Kaltim siap mendukung kegiatan Kogabwilhan II," kata Rudy Mas'ud.
Perbatasan Darat Kaltim-Malaysia Hanya Dipisahkan Patok
Rudy Mas'ud menyoroti karakteristik geopolitik Kaltim yang berbeda dari provinsi lain. Wilayahnya berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Kondisi itu menuntut perhatian khusus serta kolaborasi pertahanan.
"Di Kalimantan, kita hanya dipisahkan dengan patok," ujar Rudy Mas'ud.
Menurutnya, garis batas yang minim infrastruktur itu membuka potensi ancaman kedaulatan hingga gangguan keamanan kawasan. Kolaborasi pertahanan dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Karhutla hingga Blank Spot Jadi Tantangan Lintas Negara
Selain isu perbatasan, Rudy Mas'ud menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya berpotensi meluas hingga lintas negara dalam bentuk kabut asap. Persoalan ini menuntut penanganan bersama antara pemerintah daerah dan satuan pertahanan.
Kaltim juga menghadapi keterisolasian wilayah tanpa akses komunikasi di kawasan perbatasan Kaltim-Kalimantan Utara dengan Malaysia. Rudy Mas'ud mendorong penanganan bersama terhadap blank spot tersebut.
Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang perbatasan dinilai harus terus dipacu. Masyarakat setempat diminta dilibatkan sebagai garda terdepan pengawasan wilayah.
IKN di Sepaku Menempatkan Kaltim di Posisi Strategis
Keberadaan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, semakin menempatkan Kaltim pada posisi strategis dalam sistem pertahanan nasional. Rudy Mas'ud menilai hal itu memperkuat urgensi sinergi antara Pemprov dan Kogabwilhan II.
"Kehadiran Kogabwilhan II diharapkan dapat memperkuat pemantauan terhadap berbagai potensi ancaman serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya menjaga kedaulatan negara dapat berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur," tutur Rudy Mas'ud.
Audiensi ini menjadi langkah awal koordinasi antara Pemprov Kaltim dan Kogabwilhan II. Detail program lanjutan belum dipaparkan dalam pertemuan tersebut.
