SAMARINDA — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, melontarkan tantangan tegas kepada PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS) terkait pengelolaan Mal Lembuswana. Ia mengingatkan perusahaan daerah itu untuk tidak setengah hati dalam mengelola pusat perbelanjaan ikonik di Jalan Pangeran Diponegoro tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Darlis di gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (18/8/2026). Menurutnya, publik akan menilai langsung kinerja BUMD ini setelah kepercayaan mengelola aset diberikan oleh pemerintah provinsi.
Standar Pengelolaan Tak Boleh Turun
Darlis mengaku sejak awal sudah mengingatkan agar peralihan pengelolaan tidak menjadi bumerang. Ia menegaskan, kualitas layanan dan manajemen Mal Lembuswana yang selama ini dipegang swasta harus bisa dilampaui.
"Saya termasuk yang sudah mewanti-wanti jangan sampai pengelolaan Lembuswana itu saat ini diserahkan kepada Perusda, ternyata pengelolanya tidak lebih baik daripada ketika dikelola swasta," ujarnya.
Legislator asal daerah pemilihan Kaltim itu menilai ada tiga hal krusial yang sering menjadi kelemahan BUMD dalam mengelola aset publik. Ketiganya adalah proporsionalitas, profesionalisme, dan transparansi pengelolaan.
"Jangan sampai kalau pemerintah mengelola sesuatu itu ternyata tidak proporsional, tidak profesional, tidak transparan. Nah itu jangan sampai terjadi," tegasnya.
Modal SDM Dinilai Mumpuni
Di tengah kekhawatiran tersebut, Darlis mengakui bahwa KMBS sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola kawasan komersial tersebut. Ia mendorong agar kapasitas internal itu benar-benar dimaksimalkan.
"Ini saatnya MBS membuktikan bahwa memang MBS layak untuk kita andalkan untuk mengelola aset yang memang sebetulnya itu sangat produktif," jelasnya.
Harapan besar pun disematkan pada pengelolaan baru ini. Selain memperbaiki kualitas pelayanan, Darlis berharap Mal Lembuswana mampu menjadi mesin baru pemasukan bagi kas daerah.
"Dengan sekarang dikelola MBS paling tidak harapan kita adalah mudah-mudahan kualitas pengelolaan Lembuswana ini lebih baik daripada ketika itu dikelola swasta," tuturnya.
Rekrutmen Tenaga Kerja Wajib Bersih
Darlis juga menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan pengelola mal. Ia meminta agar seluruh proses berjalan efisien namun tetap mengedepankan meritokrasi.
"Pengelolaan itu kita berharap dilakukan secara proporsional, secara profesional. Jangan ada faktor nepotisme di dalam pengelolaan itu yang tidak profesional," pungkasnya.
Peralihan pengelolaan Mal Lembuswana dari swasta ke BUMD ini menjadi salah satu ujian bagi tata kelola aset Pemprov Kaltim. Keberhasilan KMBS mengelola pusat perbelanjaan tersebut akan menjadi tolok ukur kapabilitas perusahaan daerah dalam mengemban amanat publik.
