SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menyerahkan persoalan asap sepenuhnya kepada daerah tetangga. Seno Aji menegaskan setiap titik api di wilayah Kaltim harus dipastikan padam dan tidak menyala lagi. Arahan itu disampaikannya di Samarinda, Selasa, 20 Oktober 2026, usai rapat koordinasi penanganan karhutla.
Menurut Seno, laporan rapat menunjukkan jumlah kejadian kebakaran di Kaltim telah menurun. Penurunan itu tidak serta-merta membuat udara di sejumlah kabupaten/kota bersih. Asap dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih terbawa angin dan berdampak ke wilayah Kaltim.
Mengapa Asap Lintas Provinsi Tak Boleh Jadi Alasan
Seno menolak logika yang menimpakan seluruh persoalan pada provinsi lain. Pemerintah daerah diminta tetap fokus menyelesaikan kebakaran di wilayah masing-masing.
"Kita tidak bisa hanya menyalahkan provinsi lain. Kita harus memastikan bahwa setiap titik asap, titik api yang ada di Kalimantan Timur itu bisa padam dan tidak menyala lagi," ujarnya.
Pemda telah melakukan pemadaman dan pengecekan ulang untuk memastikan lokasi bekas kebakaran tidak mengeluarkan asap lagi. Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga dimaksimalkan untuk mendukung penanganan di lapangan.
PJJ hingga Pengurangan Aktivitas Luar Ruang
Paparan asap mendorong pemerintah mengurangi aktivitas warga di luar ruangan. Pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai salah satu langkah perlindungan bagi pelajar. Kebijakan itu diambil agar siswa tidak terpapar udara berasap dalam waktu lama.
Di sektor kesehatan, pemprov menyiapkan langkah strategis menghadapi dampak asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kaltim. Salah satunya melalui rencana rumah oksigen di kabupaten/kota.
Rumah Oksigen Dikelola Pemkab/Pemkot Bersama BPBD dan Dinkes
Fasilitas rumah oksigen dirancang menyerupai puskesmas kecil. Di dalamnya tersedia oksigen dan tenaga perawat untuk menangani warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap.
"Wacana rumah oksigen sudah berjalan. Nanti dikelola kabupaten/kota dan BPBD serta dinas kesehatan kabupaten/kota. Bentuknya semacam puskesmas kecil, kemudian ada oksigennya dan ada perawatnya," jelas Seno.
Pengelolaan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota yang bersinggungan langsung dengan warga terdampak. BPBD dan dinas kesehatan setempat menjadi pelaksana di lapangan. Dengan begitu, respons terhadap keluhan pernapasan bisa lebih cepat tanpa menunggu koordinasi panjang di tingkat provinsi.
Penanganan karhutla di Kaltim kini bergantung pada konsistensi pengecekan titik api pascapemadaman. Selama asap dari Kalsel dan Kalteng masih terbawa angin, kebijakan pengurangan aktivitas luar ruang dan kesiapan layanan kesehatan akan terus dipertahankan.
