SAMARINDA — Kepala Disdikbud Kaltim Armin menegaskan sekolah di wilayah terdampak asap bisa langsung mengajukan pembelajaran dari rumah jika kondisi memburuk. Kebijakan itu tidak mesti menunggu permohonan resmi atau arahan baru dari pimpinan daerah. "Kalau memang sudah mengkhawatirkan lagi, tentu kita harus melakukan langkah cepat untuk PJJ lagi, sesuai dengan arahan Pak Gubernur," ujar Armin, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurut Armin, tingkat paparan asap di tiap kabupaten dan kota tidak seragam. Karena itu, penerapan PJJ tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh Kaltim. Pemantauan kondisi lapangan dan laporan BMKG menjadi rujukan utama sebelum keputusan diambil.
Kutim dan Berau Belum Kembali Belajar Tatap Muka
Dua wilayah masih menjalankan pembelajaran dari rumah, yakni Kutai Timur dan Berau. Kondisi asap di kedua daerah dinilai belum membaik. "Di Kutim terutama Berau juga. Kalau Samarinda dan Balikpapan sudah mulai kemarin," kata Armin.
Sementara itu, sekolah di Samarinda dan Balikpapan sudah kembali menggelar pembelajaran seperti biasa. Kedua kota sebelumnya sempat menerapkan PJJ saat asap menebal.
Armin menyebut sekolah yang berlokasi dekat titik kebakaran atau mengalami kekurangan air bisa mengajukan pembelajaran dari rumah. "Tidak harus. Ada juga yang sekolah mengajukan karena kondisi sekolahnya, biasanya agak dekat dengan kebakaran, dia langsung minta. Atau juga karena faktor kekurangan air," jelasnya.
Guru Diminta Tetap Mengajar dari Sekolah Selama PJJ
Pelaksanaan PJJ menyisakan persoalan teknis soal lokasi guru mengajar. Disdikbud Kaltim menyerahkan pengaturan itu kepada kebijakan masing-masing sekolah. Instansi menyarankan guru tetap berada di sekolah agar lebih mudah diawasi.
Ruangan tertutup dan ber-AC di sekolah dinilai lebih nyaman dibanding mengajar dari rumah saat udara berasap. "Tapi saran kita sih kalau bisa di sekolah saja supaya lebih enak diawasi. Di satu ruangan tertutup, ber-AC, jadi lebih nyaman. Tapi kita enggak larang kalau mereka di rumah," tutur Armin.
Disdikbud Kaltim membuka kemungkinan PJJ kembali diberlakukan dalam waktu dekat. Keputusan akhir akan bergantung pada perkembangan asap karhutla dan hasil pemantauan BMKG di tiap wilayah.
