KALIMANTAN TIMUR — Struktur grup usaha BUMN yang terlalu kompleks dengan jumlah anak perusahaan sangat besar dinilai menjadi akar masalah operasional. Christiany mengungkapkan, kondisi ini berpotensi membengkakkan biaya dan memperlemah efektivitas pengambilan keputusan bisnis.
Konsolidasi BUMN: Dari Perkebunan Hingga Kepelabuhanan
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu memberikan apresiasi atas langkah konsolidasi yang telah dijalankan pada sejumlah perusahaan negara besar. Sektor perkebunan, semen, dan kepelabuhanan disebut sebagai contoh nyata upaya membangun organisasi yang lebih ramping dan produktif.
"Pengurangan jumlah entitas usaha berkorelasi positif terhadap efisiensi biaya dan optimalisasi kinerja," ujar Christiany dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Ia menambahkan, penyederhanaan ini bukan sekadar pemangkasan administratif, melainkan bagian fundamental dari transformasi.
Tantangan Integrasi Pasca-Merger Jauh Lebih Krusial
Meski mendukung penuh kebijakan konsolidasi, Christiany mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru muncul setelah proses merger selesai. Menurutnya, tahap integrasi pasca-merger kerap luput dari perhatian namun sangat menentukan keberhasilan restrukturisasi.
“Harmonisasi budaya kerja, penyelarasan proses bisnis, penguatan tata kelola perusahaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama,” tegasnya. Ia menekankan, tolok ukur keberhasilan bukan sekadar berkurangnya jumlah anak usaha, melainkan peningkatan produktivitas dan profitabilitas.
DPR Buka Ruang Masukan untuk Semua Pemangku Kepentingan
Komisi VI DPR memastikan membuka ruang seluas-luasnya bagi entitas BUMN, serikat pekerja, pelaku usaha, hingga akademisi untuk menyampaikan evaluasi. Christiany menegaskan setiap masukan konstruktif akan menjadi bahan pertimbangan penyempurnaan kebijakan.
“Tujuan akhirnya satu: menciptakan BUMN yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif, serta mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Christiany. Fraksi Golkar berkomitmen mengawal proses transformasi ini secara berkelanjutan bersama Kementerian BUMN dan Danantara.
