KALIMANTAN TIMUR — Peluncuran ekosistem ini bukan sekadar seremoni. Ada perubahan nyata yang ditawarkan: skema pembiayaan yang selama ini menjadi penghalang utama adopsi motor listrik mulai dilonggarkan. Saat ini, uang muka pembelian motor listrik secara kredit masih berkisar di angka 10%, dan pemerintah ingin menghilangkan beban awal tersebut.
Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengumumkan rencana ini saat meresmikan acara di Cikarang. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya serius untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik buatan dalam negeri.
"Tadi kita bicarakan, menkeu tidak akan suka, tetapi pasti nanti suka. Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat, kemudian tidak pakai DP," kata Prabowo dalam sambutannya.
Peran Danantara dalam Skema Pembiayaan Baru
Dukungan pendanaan akan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini disebut tengah menyiapkan sejumlah skema pendanaan untuk memperkuat industri kendaraan listrik nasional, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan suku bunga yang lebih rendah dan tenor pinjaman yang lebih panjang. Ia juga menegaskan komitmen untuk menghilangkan komponen DP yang selama ini memberatkan konsumen.
"Danantara siap mendukung dari perbankan kami untuk memberikan pendanaan dengan suku bunga lebih rendah, jangka waktu lebih panjang, dan kita akan membuat DP-nya selama ini masih ada 10% kita coba hilangkan," ungkap Rosan di lokasi yang sama.
Dampak ke Industri dan Konsumen
Penghapusan DP dan penurunan bunga cicilan berpotensi mengubah perhitungan total biaya kepemilikan motor listrik. Beban awal yang lebih ringan membuat segmen konsumen yang sebelumnya tidak memiliki dana tunai cukup bisa masuk ke pasar kendaraan listrik.
Di sisi lain, insentif pembiayaan juga dipertimbangkan untuk diberikan kepada perusahaan motor listrik nasional. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pasokan dan daya saing industri dalam negeri, bukan hanya sekadar mendorong konsumsi.
Kebijakan ini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diberlakukan secara luas. Namun, arah kebijakan sudah jelas: pemerintah ingin menghilangkan hambatan finansial utama yang selama ini membuat motor listrik kurang kompetitif dibandingkan motor konvensional.
Yang perlu diperhatikan adalah implementasi teknisnya. Skema tanpa DP biasanya diimbangi dengan tenor yang lebih panjang atau bunga yang lebih tinggi untuk menutup risiko pembiayaan. Pertanyaannya, seberapa besar penurunan bunga yang akan diberikan dan apakah tenor panjang ini akan membuat total pembayaran konsumen justru lebih besar dalam jangka waktu lama.
