KALIMANTAN TIMUR — Konsep liburan massal atau mass tourism mulai ditinggalkan. Tekanan terhadap lingkungan dan sosial di destinasi ikonik seperti Bali—mulai dari kemacetan hingga alih fungsi lahan—memaksa pemerintah dan akademisi merumuskan ulang cara mengelola wisata. Hasilnya, kualitas pengalaman wisatawan dan manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal ditempatkan di atas sekadar angka kunjungan.
Mengapa Kuantitas Kunjungan Tak Lagi Jadi Patokan?
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pembangunan sektor ini tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan. Ia menyebut tiga pilar utama yang harus berjalan beriringan: manfaat nyata bagi masyarakat, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas pengalaman wisatawan.
“Pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan manfaat bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan,” ujar Widiyanti dalam sambutan virtualnya.
Pernyataan ini merespons kekhawatiran para akademisi. Diena Mutiara Lemy, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan (UPH) sekaligus Ketua Umum HILDIKTIPARI, menyoroti kepadatan kunjungan dan kemacetan yang mulai tak terkendali di sejumlah destinasi unggulan. Menurutnya, pola lama ini membutuhkan penanganan terintegrasi agar tidak merusak destinasi itu sendiri.
Kerangka ALCIS: Standar Baru Destinasi Ramah Traveler
Untuk menggantikan pola lama, Diena memperkenalkan kerangka ALCIS sebagai panduan pengelolaan destinasi. Kerangka ini terdiri dari lima elemen yang saling terkait:
- Attractiveness: fokus pada kualitas pengalaman, bukan sekadar banyaknya objek wisata.
- Localness: penguatan peran dan identitas masyarakat lokal dalam setiap aktivitas wisata.
- Competitiveness: daya saing yang dibangun dari nilai tambah, bukan harga murah.
- Inclusiveness: pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan warga.
- Sustainability: keberlanjutan lingkungan dan budaya sebagai fondasi utama.
Bagi traveler, kerangka ini berarti pengalaman liburan yang lebih bermakna, interaksi langsung dengan budaya lokal, dan destinasi yang terjaga kebersihan serta keasriannya.
Tantangan Wisata Bahari: Menjaga Laut agar Tetap Jadi Sumber Kehidupan
Perhatian khusus juga tertuju pada wisata bahari. Winda Mercedes Mingkid, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, mengingatkan bahwa pertumbuhan wisatawan yang tidak dikelola justru akan menjadi bumerang. Ekosistem laut dan pesisir yang rusak akibat tekanan kunjungan berlebih akan mengurangi daya tarik destinasi itu sendiri.
Winda menilai perencanaan ruang laut menjadi kunci. Zona konservasi, zona wisata, dan zona perikanan harus dipetakan dengan jelas. Peran masyarakat lokal sebagai pelaku utama dan penerima manfaat juga harus diperkuat, bukan sekadar penonton di daerahnya sendiri.
Apa Dampaknya bagi Wisatawan?
Nurlisa Ginting, Guru Besar Universitas Sumatera Utara, menambahkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak lagi diukur dari lama menginap atau jumlah kedatangan. Ukuran baru yang lebih relevan adalah kesehatan lingkungan, vitalitas budaya, dan kesejahteraan warga lokal.
“Destinasi perlu memiliki perencanaan, visi dan tata ruang yang jelas agar pembangunan pariwisata tidak mengorbankan ruang hidup maupun budaya masyarakat,” tegas Nurlisa.
Bagi Anda yang sedang merencanakan liburan, perubahan ini adalah kabar baik. Destinasi yang menerapkan prinsip berkelanjutan biasanya menawarkan pengalaman lebih autentik, fasilitas yang lebih tertata, dan interaksi yang lebih hangat dengan penduduk setempat. Sebelum berangkat, ada baiknya mencari tahu apakah destinasi tujuan telah menerapkan pembatasan kunjungan atau program pariwisata berbasis komunitas.
STDev Forum seri kelima yang mengusung tema “Pariwisata Berkualitas sebagai Wujud Kedaulatan: Dari Tantangan Menuju Aksi Kolaborasi” ini menjadi penanda pergeseran paradigma. Untuk informasi terkini mengenai kebijakan dan kondisi destinasi, Anda dapat memantau kanal resmi Kementerian Pariwisata atau dinas pariwisata setempat.
